BANYUWANGI, – Jejakindonesia.news // Aktivis filsafat dan pengamat kebangsaan, Raden Teguh Firmansyah, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, posisi tersebut merupakan amanat konstitusi sekaligus kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas nasional.
Raden Teguh menegaskan, wacana pemisahan Polri dari garis komando langsung Presiden berpotensi melemahkan efektivitas pengambilan keputusan dalam situasi krisis, keamanan nasional, dan penegakan hukum strategis.
“Polri di bawah Presiden adalah bentuk kontrol konstitusional sekaligus jaminan bahwa institusi kepolisian tetap berada dalam satu garis komando nasional. Ini penting untuk menjaga keutuhan negara, stabilitas politik, serta kepastian hukum,” tegas Raden Teguh, Kamis (29/1/2026).
Ia menilai, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki legitimasi penuh untuk mengoordinasikan seluruh instrumen keamanan negara, termasuk Polri, agar kebijakan keamanan tidak terfragmentasi dan tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Lebih lanjut, Raden Teguh juga mengingatkan bahwa upaya menarik Polri keluar dari kendali langsung Presiden berisiko membuka ruang konflik kewenangan antar lembaga, yang justru dapat dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.
“Jangan sampai Polri dijadikan alat tarik-menarik kepentingan. Polri harus tetap profesional, netral, dan berada langsung di bawah Presiden sebagai simbol pemersatu kekuasaan negara,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah reformasi internal Polri yang terus dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, seraya menegaskan bahwa posisi struktural Polri di bawah Presiden justru memperkuat pengawasan dan tanggung jawab publik.
Raden Teguh menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa menjaga Polri tetap di bawah Presiden adalah bagian dari menjaga arsitektur ketatanegaraan yang telah terbukti mampu menopang stabilitas Indonesia.
