Jejakindonesia.news // Ramai publik tersiar kabar dari UGM tepatnya dari bilik Ruang kecil senat Mahasiswa, badan yg menaungi legalisasi gerakan akademis kembali bergejolak setelah sekian lama bungkam tanpa arah. Disana lahir kembali kontrol sosial terhadap kebijakan rezim yang dianggap mencederai rahim Pertiwi bahkan segelintir realitas kebijakannya tidak berpihak pada rakyat.
Kita tidak harus tutup mata soal ini mahasiswa yang berfungsi sebagai agent of change telah menelaah apa yang seharusnya di perbuat, diam membungkam atau berdiri melawan menyelamatkan bangsa dari rezim yang mereka anggap sebagai rezim kleptokrasi.
Semakin hari semakin bergejolak hanya karena 1 kalimat “Presiden bodoh”, kritik soal biasa hanya saja menjadi luar biasa jika yang di kritik lambat merespon bahkan menunggu reaksi elemen elemen lain berspekulasi tanpa solusi. Dalam dunia aktifis ini soal biasa dan memang peran Mahasiswa sebagai agen Pembaharu harus melakukan kontrol sosial membangun ide2 kritik konstruktif terhadap kebijakan rezim yang berkuasa semata untuk kepentingan rakyat
Presiden sebagai Kepala Negara pemimpin bangsa pemegang tombol klik terhadap rezimnya harus bangga di kritik sebab kontrol sosial berjalan dan ini tanda bahwa cita cita dan harapan kemakmuran negeri diharapkan oleh seluruh warga negara, yang jadi persoalan berikutnya haruskah ini berulang kali dianggap kesalahan orang diluar rezim yang hanya mengeksploitasi keadaan dan meraup keuntungan pribadi ? Apa mereka punya power jika tidak di beri tiket untuk mengolah bahkan memanfaatkan keadaan tersebut ? Ini harus di telaah dengan matang bukan hanya sebatas praduga atau hanya hipotesis semata.
Ada dua kemungkinan Ancaman teror terhadap Tiyo bahkan keluarganya jika itu datang dari rezim yang di kritik betapa menunjukan lemah dan takutnya terhadap badai kecil yang mulai nermunculan ditengah arus gelombang samudera, kedua jika teror itu datang dari orang orang diluar rezim maka keduanya harus waspada bisa jadi ada segelintir kelompok yang mencoba mengeksploitasi keadaan.
Tugas negara adalah memberikan rasa aman terhadap rakyatnya olehnya Negara wajib hadir dalam penanggulangan terorisme, aksi teror tidak memandang siapa atau dari kelompok mana, jika seseorang atau kelompok merasa tertekan, terintimidasi, mendapat ancaman fisik bahkan nyawa Negara harus hadir jika mau menangkal bahwa isu teror yang menyerang ketua Bem UGM Tiyo Adrianto bahkan rekan rekannya bukanlah kategori state terorrism.
Menjelang 2 Tahun kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Prabowo ada banyak kritikan yang bermunculan, bahkan kabinet ini teancam gagal sebelum berakhir, fenomena ini haruslah dijadikan bahan flashback dan muhasabah berjamaah para elit kabinet bukan malah menambah keresahan rakyat dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang kontra bahkan menyakiti hati rakyat, sebut saja dengan menyahuti Inagural Meeting Board of Peace yg dipelopori Negara Adidaya yang hampir setengah dunia tidak sependapat dengan pola pikir dan propaganda politik negara tersebut, namun orang nomor 1 di negara ini malah menyahuti dan berkompromi dalam sebuah forum misi perdamaian konflik global. Entah apa yang ada di benak prabowo dan efeknya akan kita saksikan bersama beberapa waktu kedepan.
Kendati demikian publik juga harus objektif memantau fenomena republik ini dibawah kendali kabinet Merah Putih karna tidak semua informasi beredar tentang bobroknya kabinet Prabowo itu sesuai fakta.
Penulis : Mangge Muhlis Muhtar (M3)
Pemerhati Negeri dari Tanah Kaili