Jember,- Jejakindonesia.news // 31 Maret 2026 — Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Laporan ini menjadi penanda evaluasi tahun pertama kepemimpinan Bupati, sekaligus gambaran capaian pembangunan daerah sepanjang 2025.
Dalam forum tersebut, Bupati menekankan bahwa sejumlah indikator utama menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Ia menyebut capaian ini sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 5,47 persen, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir serta melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
Di saat yang sama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat tajam hingga 135 persen menjadi Rp1,058 triliun, tanpa adanya kenaikan tarif pajak maupun retribusi.
Peningkatan ini berjalan beriringan dengan lonjakan investasi yang mencapai Rp2,57 triliun atau tumbuh 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, dengan hampir 10 ribu orang terserap di berbagai sektor.
Di bidang sosial, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,67 persen, menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan menjadi 3,07 persen, mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja di daerah.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat turut terlihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,57. Sementara itu, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan hingga berada di angka 20,1 persen.
Stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan inflasi sebesar 2,77 persen. Dari sisi tata kelola, Pemkab Jember juga mencatat capaian positif dengan diraihnya predikat A untuk Indeks Reformasi Birokrasi, yang mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja pemerintahan.
Sejumlah program prioritas disebut menjadi faktor pendorong capaian tersebut. Di sektor pendidikan, program beasiswa “Cinta Bergema” telah menjangkau lebih dari 7.000 mahasiswa dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan kurang mampu dan santri, dengan skema pembiayaan hingga lulus.
Di sektor ekonomi kerakyatan, intervensi dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.
Pemerintah menyalurkan puluhan juta kilogram pupuk bersubsidi, memberikan perlindungan bagi nelayan, serta mendukung pelaku UMKM melalui bantuan sarana usaha dan keringanan retribusi.
Sementara itu, penguatan perlindungan sosial dilakukan melalui pemberian insentif kepada puluhan ribu guru ngaji, kader posyandu, serta pengurus lingkungan seperti RT dan RW.
Program ini juga dilengkapi dengan jaminan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima.
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah memprioritaskan konektivitas dan pemerataan layanan dasar. Ribuan kilometer jalan dalam kondisi mantap serta pemasangan penerangan jalan umum menjadi bagian dari upaya tersebut. Akses listrik juga mulai menjangkau wilayah yang sebelumnya belum terlayani.
Dukungan pemerintah pusat turut mempercepat pembangunan, salah satunya melalui revitalisasi ratusan gedung sekolah menggunakan dana APBN. Selain itu, reaktivasi Bandara Notohadinegoro dengan rute menuju Jakarta dan Bali dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, yang tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan hingga 1,8 juta orang.
Dalam bidang kesehatan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program UHC Prioritas telah mencapai hampir seluruh penduduk Jember, dengan tingkat keaktifan peserta yang terus meningkat.
Sementara itu, inovasi pelayanan publik melalui kanal pengaduan “Wadul Gus’e” mencatat lebih dari 10 ribu laporan masyarakat, dengan mayoritas telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
Program ini dilengkapi dengan pendekatan jemput bola melalui kegiatan “Bunga Desaku” dan “Gus’e Menyapa” yang mempertemukan langsung pemerintah dengan warga di desa-desa.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa capaian tahun pertama ini menjadi dasar untuk melanjutkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperkuat program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta menjaga momentum pertumbuhan yang telah terbentuk.
(Dodik)