JAKARTA – Jejakindonesia.news // Menanggapi kasus penangkapan yang menyeret seorang Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Direktur Jenderal Imigrasi, Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN), Agus Flores, menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.
Menurut Agus Flores, tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu tidak hanya merugikan institusi negara, tetapi juga mencoreng nama baik kementerian dan para pejabat yang selama ini berupaya membangun kepercayaan publik melalui berbagai program pelayanan kepada masyarakat.
“Perbuatan yang melanggar hukum merupakan tindakan tercela yang dapat merusak citra institusi pemerintah. Siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses secara adil dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Agus Flores, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai penegakan hukum yang tegas merupakan bagian penting dalam menjaga marwah lembaga negara serta memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merusak integritas birokrasi maupun pelayanan publik.
Lebih lanjut, Agus Flores mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dalam mengungkap berbagai dugaan pelanggaran. Menurutnya, proses hukum yang objektif dan transparan akan menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menegakkan keadilan serta memberantas segala bentuk penyimpangan.
“Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak nama baik institusi dan para pejabat yang bekerja dengan penuh dedikasi. Jika terbukti bersalah, mereka harus menerima konsekuensi hukum yang setimpal agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mencoba menyalahgunakan kewenangan,” ujarnya.
Agus Flores juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara terbuka sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Penegakan hukum yang berkeadilan adalah fondasi utama dalam menjaga integritas bangsa. Karena itu, setiap pelanggaran harus ditindak tegas agar tidak terulang di masa mendatang,” pungkasnya.
