Jember – Jejakindonesia.news // Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat fondasi pembangunan berbasis data. Langkah tersebut mendapat respons positif dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang menyiapkan Jember sebagai daerah percontohan dalam implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pengembangan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan.
Di hadapan jajaran BPS RI, Gus Fawait memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh Pemkab Jember untuk meningkatkan kualitas data sosial. Salah satu yang menjadi perhatian adalah verifikasi dan validasi terhadap 96.489 keluarga pada kelompok desil 1 sebagai upaya memastikan data kemiskinan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Pendataan tersebut dilakukan dengan mengecek langsung keberadaan penerima bantuan sosial, termasuk memperbarui data warga yang telah meninggal dunia maupun yang telah berpindah domisili.
Hasilnya akan menjadi dasar penyempurnaan administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.
Selain memperbaiki kualitas data, Pemkab Jember juga mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial yang diterima masyarakat. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan setiap keluarga sehingga intervensi yang diberikan tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga pemberdayaan.
Bagi warga usia produktif, pemerintah menyiapkan program peningkatan keterampilan, termasuk pelatihan calon pekerja migran. Sementara itu, kelompok usia lanjut akan mendapatkan pendekatan perlindungan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.
Upaya tersebut berjalan beriringan dengan program penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa DTSEN merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang bertujuan menghadirkan satu data sosial ekonomi nasional yang akurat dan terus diperbarui.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu sumber utama pembaruan data tersebut.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, kelurahan, RT, dan RW, agar seluruh masyarakat maupun pelaku usaha dapat terdata secara lengkap.
Melihat kesiapan yang telah dibangun, BPS RI menilai Jember memiliki potensi menjadi model pengelolaan data bagi daerah lain, khususnya dalam implementasi DTSEN dan penyusunan PDRB triwulanan.
Menanggapi hal itu, Bupati Muhammad Fawait menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperkuat sinergi dengan BPS melalui koordinasi lintas perangkat daerah, penyampaian data hasil verifikasi lapangan, dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta forum koordinasi berkala guna memastikan tersedianya data statistik yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
(Dodik)
