JEMBER – Jejakindonesia.news || Pemerintah Kabupaten Jember tak ingin hanya menjadi penonton dalam derasnya program pembangunan pemerintah pusat.
Pemkab memilih aktif membuka pintu kementerian untuk mengamankan dukungan bagi sejumlah program yang sudah berjalan di daerah.
Bupati Jember Gus Fawait membawa langsung sejumlah program unggulan Jember saat bertemu jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Yang dibawa bukan sekadar proposal.
Pemkab Jember menyodorkan program, data hingga sistem pendukungnya.
Strateginya sederhana: ketika pemerintah pusat memiliki program yang sejalan, Jember harus sudah siap menjadi daerah penerima sekaligus pelaksana.
“Kami datang bukan hanya membawa usulan. Kami ingin menunjukkan apa yang sudah dikerjakan di Jember, lengkap dengan data dan sistemnya,” kata Gus Fawait.
Di Kemendes PDT, Gus Fawait diterima Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama jajarannya. Pertemuan berlangsung dua arah.
Kementerian memaparkan kebijakan pusat, sementara Pemkab Jember menawarkan program daerah yang dinilai memiliki ruang untuk dikolaborasikan.
Bunga Desaku menjadi salah satu yang dipamerkan.
Program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan tersebut diposisikan bukan sekadar agenda turun ke desa. Pemkab menggunakannya sebagai kanal pelayanan, penyerapan aspirasi, sosialisasi kebijakan hingga pengendalian inflasi.
Program lainnya adalah Homecare.
Melalui program ini, Pemkab Jember berupaya mendatangi warga yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Sasaran utamanya masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Melalui Homecare, pelayanan kesehatan hadir langsung ke rumah warga, khususnya masyarakat miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan mengakses fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Paparan tersebut mendapat apresiasi dari Kemendes PDT.
Program yang dikembangkan
Jember dinilai memiliki pola pendekatan yang konkret dan langsung menyentuh masyarakat.
Tak berhenti di urusan desa dan kesehatan, Pemkab Jember juga mengejar peluang di sektor perumahan.
Koordinasi dengan Kementerian PKP diarahkan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Kerja sama itu bukan baru dimulai. Jajaran Kementerian PKP sebelumnya telah turun langsung dalam kegiatan Bunga Desaku di Jember.
Dari sana, Pemkab mendapat arahan mengenai tahapan yang harus dipenuhi sekaligus batas waktu pelaksanaan.
Pemkab Jember kemudian bergerak.
Berbagai tahapan yang menjadi persyaratan program dituntaskan sesuai tenggat yang diberikan kementerian.
Dalam pertemuan di Jakarta, Pemkab juga menunjukkan sistem aplikasi yang digunakan untuk pendataan. Sistem tersebut diharapkan membuat koordinasi antara daerah, kementerian dan pemangku kepentingan lainnya menjadi lebih cepat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Jember bukan hanya siap mengusulkan, tetapi juga siap dari sisi data, sistem dan pelaksanaannya,” tegas Gus Fawait.
Bukan Sekadar Kejar Anggaran
Langkah Pemkab Jember menemui dua kementerian tersebut tidak semata-mata berburu tambahan program. Ada persoalan yang menjadi target besarnya: kemiskinan.
Gus Fawait menilai kemiskinan tidak bisa dipukul hanya dari satu sisi. Warga miskin bisa menghadapi persoalan kesehatan, rumah tidak layak, akses pendidikan, minimnya pendapatan hingga keterbatasan pelayanan publik secara bersamaan.
Karena itu, intervensinya harus dilakukan berlapis.
“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu program. Kesehatan, rumah layak, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur dan ekonomi keluarga saling berkaitan,” katanya.
Homecare menyasar akses kesehatan.
BSPS menyentuh kebutuhan rumah layak. Bunga Desaku membawa pelayanan pemerintah mendekati warga. Sementara program pemberdayaan desa dan penguatan ekonomi diarahkan untuk memperkuat daya tahan keluarga.
Semua program tersebut kemudian dicari irisan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Bagi Pemkab Jember, pola ini penting karena kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan.
Dukungan kementerian menjadi tambahan daya ungkit agar program yang sudah dirancang tidak berhenti pada skala daerah.
Gus Fawait menyebut langkah tersebut sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penurunan kemiskinan.
“Jember harus mengambil bagian dan menerjemahkan agenda besar pemerintah pusat itu menjadi kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, hubungan dengan kementerian tidak ingin dibangun sebatas kunjungan dan seremoni.
Pemkab Jember ingin memastikan setiap peluang program pusat bisa ditarik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Semakin banyak program kementerian yang bisa kita sinergikan dengan kebutuhan masyarakat Jember, semakin besar daya ungkitnya untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” lanjutnya.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Jember mencoba mengubah posisi daerah. Bukan hanya sebagai penerima kebijakan pusat, tetapi menjadi daerah yang datang membawa program, data dan kesiapan pelaksanaan.
Ujungnya tetap satu: memperbesar intervensi pembangunan dan mempercepat penurunan kemiskinan masyarakat Jember.
(Dodik)
