JEMBER – Jejakindonesia.news || Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember menyelesaikan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna IV DPRD Jember, Senin (14/9/2026) siang.
Rapat paripurna tersebut mencakup empat agenda, yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Jember.
Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara jajaran eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran daerah. Menurutnya, persetujuan bersama tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, program dari pemerintah pusat untuk Jember di sektor pendidikan meningkat pesat. Revitalisasi sekolah kita insya Allah naik lebih dari 100 persen dibanding tahun 2025,” ujar Gus Fawait seusai rapat paripurna.
Dukungan Revitalisasi Pendidikan
Gus Fawait menjelaskan bahwa peningkatan dukungan anggaran untuk sektor pendidikan mencakup program revitalisasi fasilitas pendidikan di Kabupaten Jember.
Pelaksanaan program tersebut diarahkan secara proporsional dengan mencakup sekolah negeri maupun lembaga pendidikan swasta.
Adapun jenjang pendidikan yang menjadi sasaran meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurutnya, peningkatan dukungan pemerintah pusat tersebut perlu dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Jember.
Selain mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang telah tersedia, Pemerintah Kabupaten Jember juga mendorong penguatan koordinasi dengan DPRD Jember untuk mengupayakan dukungan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
“Kami juga merangkul teman-teman DPRD untuk bersama-sama menjemput bola ke Jakarta, bagaimana mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk Kabupaten Jember,” katanya.
Evaluasi Realisasi Anggaran
Menanggapi perhatian terhadap realisasi anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Gus Fawait menyampaikan bahwa penyerapan APBD Kabupaten Jember secara keseluruhan berada pada kisaran 58 hingga 60 persen.
Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan tingkat penyerapan anggaran pada akhir tahun mencapai 90 hingga 95 persen.
Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik masih menghadapi proses penyesuaian, khususnya berkaitan dengan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan material konstruksi.
Kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar proses pembangunan tetap berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Gus Fawait menyampaikan bahwa sisa anggaran yang berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi tersebut dapat menjadi indikator pengelolaan anggaran yang baik sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, pemerintah daerah tetap berkomitmen mengoptimalkan realisasi anggaran melalui peningkatan koordinasi, pengawasan, dan percepatan pelaksanaan program prioritas.
Dengan diselesaikannya persetujuan bersama terhadap P-APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan dukungan anggaran untuk sektor pendidikan dan program prioritas lainnya terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
(Dodik)
