JEMBER — Jejakindonesia.news || Minggu 27 September 2026, Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, masyarakat diimbau tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Konten bernuansa hoaks, provokasi, tuduhan terhadap seseorang atau suatu usaha tanpa sumber yang jelas berpotensi menimbulkan keresahan serta merusak nama baik pihak lain.
Pesan tersebut sejalan dengan kampanye “Ayo Cegah Hoaks dan Provokasi” yang ditampilkan dalam materi edukasi Polres Jember. Masyarakat diajak melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai informasi, tidak mudah membagikan konten, melaporkan konten provokatif, serta menjaga persatuan di ruang digital.
Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H. sebelumnya juga menekankan pentingnya masyarakat bersikap cermat dalam menerima informasi. Polri mengingatkan agar masyarakat memperhatikan sumber, waktu, lokasi, dan konteks sebuah informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
Dalam konteks pemberitaan mengenai dugaan perjudian, peredaran obat keras atau narkotika, maupun usaha yang diduga melanggar hukum, informasi sebaiknya tidak langsung diposisikan sebagai fakta apabila belum terdapat data, keterangan resmi, atau proses penegakan hukum yang dapat diverifikasi.
Media juga perlu berhati-hati terhadap informasi anonim atau narasumber yang tidak jelas identitas serta kapasitasnya. Apalagi apabila sebuah pemberitaan hanya berisi tuduhan tanpa konfirmasi kepada pihak yang disebut.
Prinsip tersebut penting agar pemberitaan tidak berubah menjadi ruang untuk kepentingan tertentu, termasuk dugaan upaya menekan atau meminta sesuatu kepada pihak yang diberitakan.
Namun, hal itu tidak berarti setiap informasi mengenai dugaan tindak pidana harus diabaikan. Laporan masyarakat tetap dapat menjadi informasi awal. Yang membedakan adalah proses verifikasi, konfirmasi, pengecekan fakta, serta mekanisme penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang.
Dalam penanganan perkara narkotika di Jember, Kapolres AKBP Alaiddin juga secara terbuka mengajak masyarakat untuk berani memberikan informasi kepada kepolisian. Dalam keterangan resmi Polres Jember, ia menyampaikan ajakan agar masyarakat “berani melapor, berani menolak, serta mengawasi keluarga” untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
Polres Jember sendiri dalam periode Juli–Agustus 2026 mencatat menangani 75 perkara kriminal dan menyelesaikan 60 perkara. Data tersebut disampaikan Kapolres Jember dalam konferensi pers di Mapolres Jember pada 1 September 2026.
Artinya, dugaan pelanggaran hukum tetap dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi. Masyarakat tidak perlu menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menghakimi seseorang atau sebuah usaha sebelum adanya kepastian berdasarkan proses hukum.
Di sisi lain, insan pers dituntut menjaga independensi dan profesionalitas. Informasi mengenai dugaan perjudian, penjualan obat tanpa izin, narkotika maupun aktivitas usaha yang diduga ilegal harus disajikan secara berimbang dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika belum ada pemeriksaan atau keterangan resmi, penggunaan istilah “diduga” harus disertai penjelasan mengenai sumber informasi dan upaya konfirmasi yang telah dilakukan.
Pemberitaan yang tidak memiliki narasumber jelas, tidak memiliki bukti pendukung, serta hanya bersumber dari tuduhan sepihak berisiko menyesatkan publik.
Sebaliknya, apabila terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana, informasi tersebut dapat disampaikan melalui saluran resmi kepolisian agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Pesan utama kampanye “Ayo Cegah Hoaks dan Provokasi” pada akhirnya bukan sekadar larangan menyebarkan berita palsu. Masyarakat juga diajak membangun budaya digital yang sehat: cek fakta sebelum percaya, berpikir sebelum membagikan, laporkan konten provokatif, dan menjaga persatuan.
Polri juga menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan tetap dilakukan melalui proses hukum. Dalam kasus perjudian daring misalnya, Polri secara nasional terus melakukan penindakan terhadap jaringan perjudian online.
Dengan demikian, ruang publik—termasuk media sosial dan pemberitaan—diharapkan menjadi sarana penyampaian informasi yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan tempat menyebarkan tuduhan tanpa dasar atau melakukan tekanan terhadap pihak tertentu.
“Bijak Bermedia Sosial, Mulai dari Kita. Cegah Hoaks, Hindari Provokasi, dan Jaga Jember Tetap Kondusif.”
Catatan redaksional: Kutipan Kapolres dalam naskah ini menggunakan pernyataan yang telah dipublikasikan secara resmi. Saya tidak membuat kutipan baru seolah-olah merupakan pernyataan Kapolres yang belum disampaikan.
