JEMBER — Jejakindonesia.news || Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 mulai mengerucut pada satu isu penting: pemerataan pembangunan hingga ke desa dan wilayah pelosok.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD 2027, Kamis (1/10/2026) malam.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jember tersebut dihadiri Bupati Jember Gus Fawait bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pandangan fraksi-fraksi menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan RAPBD 2027 berlanjut ke tahap berikutnya. Dari penyampaian pandangan umum tersebut, isu pemerataan pembangunan menjadi salah satu perhatian yang mendapat sorotan.
Bupati Jember Gus Fawait menyatakan, berbagai masukan dari DPRD akan menjadi bahan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran tahun depan.
“Alhamdulillah pandangannya sangat baik. Ini akan menjadi masukan bagi kita bagaimana merancang APBD 2027 sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Menurutnya, RAPBD 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan perkotaan.
Pemerintah Kabupaten Jember juga ingin memastikan pembangunan menyentuh desa-desa, termasuk wilayah yang selama ini berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Semangatnya sama bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di satu titik, tetapi semua daerah, semua desa harus juga mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Kabupaten Jember,” tegasnya.
Gus Fawait menyebut pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian yang disuarakan mayoritas fraksi dalam pandangan umum mereka.
“Hampir seluruh fraksi, tujuh fraksi, menyuarakan hal yang sama, yaitu pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Selain pemerataan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur desa disebut menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran yang akan terus diperkuat.
Pemkab Jember, kata Gus Fawait, akan membawa semangat tersebut dalam proses pembahasan APBD 2027, termasuk pada tahapan perubahan anggaran nantinya.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 tidak sekadar berkutat pada angka pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga pada bagaimana ruang fiskal yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan pelosok Jember.
(Dodik)
