BANYUWANGI, — Jejakindonesia.news || Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret oknum anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR menjadi sorotan publik. Selain menjabat sebagai wakil rakyat dari Fraksi Gerindra, ADR juga diketahui menduduki posisi Bendahara DPC Partai Gerindra Banyuwangi.
Peristiwa yang disebut terjadi di sebuah hotel di Surabaya tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait sikap internal partai terhadap kadernya yang terseret persoalan hukum. Aktivis muda Banyuwangi, Rio Utomo, menyampaikan keprihatinan atas kasus tersebut dan menilai peristiwa itu berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun partai politik.
Menurut Rio, seorang wakil rakyat semestinya mampu menjaga integritas dan memberikan teladan kepada masyarakat. Karena itu, ia menilai persoalan yang menyeret ADR perlu disikapi secara serius, baik dari aspek hukum maupun mekanisme penegakan disiplin di internal partai.
“ Masyarakat harus tahu kenapa ADR tidak dipecat dari Gerindra, padahal jelas-jelas dia telah melukai hati rakyat Banyuwangi karena terbukti menggunakan narkoba,” tegas Rio dalam keterangannya.
Rio juga mempertanyakan belum adanya keputusan tegas berupa pemecatan terhadap ADR dari kepengurusan maupun keanggotaan partai. Ia mendorong DPC Partai Gerindra Banyuwangi memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah organisasi yang telah atau akan ditempuh terhadap kadernya tersebut.
Sorotan Rio turut mengarah pada posisi Ketua DPC Partai Gerindra Banyuwangi yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan ADR. Ketua DPC tersebut diketahui juga menjabat sebagai anggota DPR RI dan merupakan paman dari ADR.
Kondisi ini, menurut Rio, menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas pengambilan keputusan di internal partai, khususnya dalam menentukan sanksi organisasi terhadap kader yang tengah menjadi sorotan publik.
“Di sini kita melihat Ketua Partainya adalah pamannya sendiri. Seharusnya paman (Ketua DPC) dapat bersikap objektif dan tegas, jangan karena ADR adalah keponakannya sehingga terkesan melindungi,” lanjut Rio.
Ia menilai hubungan keluarga tidak semestinya menjadi faktor yang memengaruhi penegakan aturan organisasi. Menurutnya, setiap kader harus diperlakukan berdasarkan ketentuan partai dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan personal.
Rio bahkan melontarkan kritik terhadap komposisi kepengurusan partai tersebut yang dinilainya berpotensi menimbulkan persepsi politik kekeluargaan di mata masyarakat.
“Jadi terkesan seperti partai keluarga. Ketua partainya pamannya, lalu bendahara partainya keponakan yang tertangkap pakai narkoba. Padahal selain bendahara partai, ADR juga menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra,” ujarnya.
Pernyataan Rio tersebut menempatkan DPC Partai Gerindra Banyuwangi dalam sorotan publik. Masyarakat dinilai berhak mengetahui bagaimana partai menjalankan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap kadernya, terutama ketika persoalan yang muncul berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba.
Di sisi lain, penentuan sanksi organisasi perlu merujuk pada aturan internal partai serta mempertimbangkan perkembangan proses hukum yang berjalan. Klarifikasi dari pihak partai dan pihak terkait juga diperlukan agar informasi yang beredar di masyarakat tetap berimbang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dalam bahan yang diterima mengenai penjelasan resmi Ketua DPC Partai Gerindra Banyuwangi maupun pihak partai terkait kritik Rio Utomo tersebut.
Kasus ini pun menjadi ujian bagi komitmen partai politik dalam menjaga integritas kader dan membangun kepercayaan publik. Transparansi, konsistensi penegakan aturan, serta sikap yang objektif menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
