JEMBER – Jejakindonesia.news || Pemerintah Kabupaten Jember memanfaatkan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah sebagai momentum untuk menunjukkan langkah konkret dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang langsung dirasakan masyarakat.
Dalam rapat yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026), Bupati Jember, Gus Fawait, memaparkan sejumlah pembenahan pelayanan publik dan inovasi pembangunan daerah di hadapan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., serta Anggota DPR RI, Dr. H. Muhammad Khozin.
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan nasional berjalan efektif melalui penyesuaian anggaran, penyederhanaan perizinan investasi, serta penataan ruang yang mendukung pembangunan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Cheka Virgowansyah, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PSN membutuhkan komitmen kepala daerah dan koordinasi lintas sektor. Di kawasan Tapal Kuda, program strategis nasional dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
Menurutnya, hambatan tersebut perlu diurai melalui penguatan koordinasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Layanan publik didekatkan ke masyarakat
Menanggapi hal tersebut, Gus Fawait menegaskan bahwa Pemkab Jember berkomitmen menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat. Namun, keselarasan itu tidak hanya diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran, melainkan juga lewat pembenahan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah administrasi kependudukan.
Pemkab Jember melakukan pembenahan layanan dengan mendekatkan pengurusan dokumen kependudukan ke tingkat kecamatan.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi antrean dan memangkas beban masyarakat yang sebelumnya harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
Gus Fawait menyebut ketersediaan blangko dokumen kependudukan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan dekat dengan masyarakat. Karena itu, pembenahan administrasi dan peningkatan kualitas layanan menjadi bagian penting dari komitmen kami,” ujarnya.
UHC, Homecare, dan Mobil Cinta jadi perhatian
Di sektor kesehatan, Pemkab Jember terus mengembangkan program yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis. Upaya tersebut antara lain melalui Universal Health Coverage (UHC), layanan Homecare, serta Mobil Cinta.
Program Homecare ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga yang membutuhkan, sedangkan Mobil Cinta disiapkan untuk membantu mengantar dan menjemput pasien kurang mampu dari maupun menuju rumah sakit.
Pemkab Jember juga merencanakan pengembangan fasilitas Hotel Cinta pada 2027. Fasilitas ini dirancang sebagai tempat singgah sekaligus layanan pendampingan bagi ibu hamil dengan risiko tinggi yang membutuhkan persiapan khusus sebelum menjalani persalinan melalui operasi sesar.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih intensif.
Musrenbang Plus untuk memperluas partisipasi warga
Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemkab Jember mengembangkan Musrenbang Plus sebagai ruang untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Forum tersebut dirancang melibatkan hingga 5.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat di setiap kecamatan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya menyosialisasikan program, menghimpun aspirasi warga, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan Musrenbang Plus juga diintegrasikan dengan pembagian sembako sebagai salah satu upaya mendukung masyarakat di tengah tantangan pengendalian inflasi daerah.
Gus Fawait menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan agar program pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil warga.
Melalui koordinasi pusat dan daerah tersebut, Pemkab Jember berharap sinergi kebijakan nasional dan pelaksanaan program di tingkat lokal semakin kuat. Dengan demikian, agenda pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pemerintahan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
(Dodik)
