Denpasar – Jejakindonesia.news // Polemik BPJS PBI di Kota Denpasar yang seharusnya menjadi ruang diskusi publik yang sehat, justru berubah menjadi arena opini yang sarat aroma politik. Tulisan yang dilontarkan oleh I Gusti Putu Artha tak lagi sekadar analisis kebijakan. Banyak pihak menilai, narasi tersebut lebih menyerupai siaran pers terselubung—rapi, sistematis, namun terasa condong membela kekuasaan.
Alih-alih berdiri bersama masyarakat yang tengah mempertanyakan kebijakan BPJS PBI, Putu Artha justru tampil tegak di barisan pembela I Gusti Ngurah Jaya Negara. Sikap itu sah dalam politik. Namun ketika dibungkus dengan klaim objektivitas, publik tentu berhak bertanya: ini murni analisis independen atau bagian dari strategi membangun panggung?
Jejak politiknya bukan cerita baru. Pada Pemilu 2019, namanya gagal melenggang ke Senayan. Tahun 2024 kembali mencoba peruntungan di daerah pemilihan Sulawesi Tengah—hasilnya pun belum berpihak. Kini, suara lantangnya justru menggema di Bali, seolah menemukan momentum baru. Fenomena ini memantik tanda tanya: apakah ini murni kepedulian terhadap kebijakan publik, atau upaya mendongkrak popularitas setelah dua kali kandas di arena elektoral?
Politik memang tidak mengenal kata menyerah. Namun legitimasi tetaplah ditentukan oleh mandat rakyat. Jika di daerah pemilihan sebelumnya kepercayaan itu belum terwujud, wajar bila publik mempertanyakan pijakan moral dan politik yang kini digunakan untuk membela kebijakan di daerah lain. Dengan mandat siapa ia berbicara? Atas nama siapa ia berdiri?
Membungkus pembelaan dengan argumentasi regulasi memang mudah. Mengutip pasal, merujuk aturan, menyusun logika hukum—semuanya dapat dirangkai dengan indah. Tetapi keberpihakan pada warga yang terdampak kebijakan, itulah ujian sesungguhnya. Di tengah kebingungan masyarakat soal akses dan status kepesertaan BPJS PBI, yang dibutuhkan bukan retorika panjang, melainkan empati dan solusi konkret.
Opini adalah hak setiap warga negara. Namun ketika opini bertemu ambisi politik, batas antara analisis dan manuver menjadi tipis. Publik Bali tidak alergi terhadap kritik atau pembelaan. Yang mereka tolak adalah permainan persepsi yang dibungkus seolah-olah demi kepentingan rakyat, padahal sarat kepentingan personal.
Polemik ini pada akhirnya bukan sekadar soal BPJS PBI. Ini tentang konsistensi, tentang rekam jejak, dan tentang integritas dalam membangun narasi di ruang publik. Jika ingin dipercaya sebagai representasi rakyat, maka kepercayaan itu harus diperjuangkan dengan keberpihakan yang nyata—bukan sekadar opini yang terasa seperti panggung kampanye terselubung.
Catatan Redaksi:
Media ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.