BANYUWANGI,- Jejakindonesia.news // 1 April 2026 – Memasuki bulan April 2026, krisis kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Antrean panjang yang mengular hingga belasan kilometer masih menjadi pemandangan harian, memicu keprihatinan mendalam dari Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita.
Kemacetan kronis ini mulai terjadi sejak pertengahan Maret 2026, dipicu oleh gelombang mudik dini masyarakat serta lonjakan volume kendaraan menjelang Hari Raya Nyepi. Situasi di lapangan sangat memprihatinkan; pernah tercatat kendaraan membutuhkan waktu hingga 6 jam hanya untuk bergerak sejauh 50 meter.
*Evaluasi Kebijakan dan Kritik terhadap Pemerintah*
Meski jajaran pejabat dari Kepolisian hingga Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya—mulai dari pemetaan titik macet, kebijakan kapal berkapasitas besar, hingga skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB)—Sonny menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan.
”Sebagai warga asli sekaligus wakil rakyat dari Banyuwangi, saya sangat prihatin. Tiap hari masyarakat menyampaikan keluhannya. Pemerintah sepertinya kurang serius mencari akar masalah sehingga tidak mendapatkan ketepatan dalam mencari solusi,” tegas Sonny dalam keterangannya, Rabu (1/4).
Sonny menyoroti bahwa pembukaan buffer zone maupun penambahan armada tidak akan maksimal jika kendala utamanya adalah keterbatasan dermaga. Hal ini selaras dengan temuan Gapasdap yang menyebutkan hampir 50% kapal justru “menganggur” atau hanya terapung di laut karena harus mengantre sandar.
*Ancaman terhadap Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani*
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan, Sonny menekankan bahwa jalur Ketapang-Gilimanuk adalah urat nadi pasokan pangan antara Jawa, Bali, hingga NTB. Hambatan di jalur ini berdampak fatal pada:
Kerusakan Komoditas Hortikultura: Truk sayur dan buah yang terjebak antrean hingga 15 jam menyebabkan komoditas cepat busuk. Petani dan pedagang merugi besar karena hasil bumi tak layak jual
Kesejahteraan Peternak: Distribusi ternak sangat berisiko. Hewan ternak yang tertahan terlalu lama mengalami stres tinggi, penyusutan bobot badan drastis, hingga risiko kematian.
Beban Biaya Logistik: Pembengkakan biaya BBM dan konsumsi selama antre memaksa harga beli di tingkat petani ditekan demi menutup ongkos angkut.
Sektor Perikanan: Penurunan kualitas ikan segar dari Banyuwangi dan sekitarnya.
”Saya merasakan kesedihan para pengirim hasil bumi. Mereka rugi dua kali: biaya operasional membengkak, sementara barang dagangan mereka busuk di jalan. Ini juga memicu inflasi harga pangan di daerah tujuan karena stok yang langka,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI ini.
*Desakan Solusi Permanen*
Menutup pernyataannya, Sonny meminta pemerintah berhenti menggunakan solusi reaktif dan mulai melakukan langkah permanen. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dermaga agar armada kapal yang ada bisa beroperasi maksimal tanpa harus mengantre lama di tengah laut.
”Sekali lagi saya minta pemerintah lebih serius menyelesaikan persoalan tahunan ini. Jangan biarkan distribusi logistik pangan kita terus terganggu. Ketepatan solusi sangat dinanti oleh masyarakat dan pelaku usaha,” pungkasnya.