Banjarmasin – Jejakindonesia.news // Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya reformasi kultural di tubuh Polri agar benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan penjaga ketertiban masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Mapolda Kalimantan Selatan.
Dalam keterangannya, Nyoman Parta menyebut reformasi di institusi kepolisian tidak cukup hanya bersifat struktural dan administratif. Menurutnya, yang lebih mendasar adalah perubahan kultur, pola pikir, dan cara pendekatan kepada masyarakat.
“Polisi harus melakukan reformasi kultural agar bisa menjadi Bhayangkara negara seutuhnya. Tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, polisi ke depan harus tampil lebih sipil dan humanis. Aparat tidak boleh hanya menunggu laporan di ruang pemeriksaan atau bertindak setelah terjadi pelanggaran.
“Jangan hanya menunggu di meja ruang BAP. Polisi harus turun langsung ke masyarakat, hadir sebelum masalah membesar,” katanya.
Nyoman Parta menilai, tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks, terutama di era digital. Kasus penipuan online, scammer, investasi bodong, hingga skema ponzi terus bermunculan dan memakan banyak korban.
Karena itu, ia mendorong kepolisian memperkuat fungsi edukasi dan pencegahan. Polisi, kata dia, harus aktif memberikan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas, literasi digital, hingga kewaspadaan terhadap modus kejahatan finansial.
“Edukasi tentang bahaya investasi bodong, penipuan online, dan berbagai modus kejahatan digital harus masif dilakukan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena kurang informasi,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan preventif jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penindakan. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, potensi kejahatan dapat ditekan sejak awal.
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan, kata dia, tidak bisa dibangun hanya dengan slogan, tetapi melalui sikap yang terbuka, responsif, dan profesional.
“Kalau polisi dekat dengan masyarakat, komunikasi terbuka, dan cepat merespons keluhan, kepercayaan akan tumbuh. Tanpa kepercayaan publik, tugas penegakan hukum akan berat,” ujarnya.
Kunjungan ke Mapolda Kalimantan Selatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap institusi penegak hukum. Nyoman Parta berharap Polri terus berbenah dan menjadikan reformasi kultural sebagai agenda prioritas.
Ia menegaskan, polisi yang profesional dan humanis adalah kunci terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di tengah masyarakat.