
Jember – Jejakindonesia.news // Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kecamatan.
Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan langkah tersebut diambil menyusul besarnya skala program yang kini menjangkau ratusan titik dapur produksi dan melayani ribuan siswa setiap hari.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar pelaksanaan program tetap sesuai standar kualitas dan tujuan awalnya.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Karena itu kualitas menu, kebersihan dapur, hingga distribusi harus dipastikan berjalan sesuai prosedur,” ujar Gus Fawait dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Ia menjelaskan, MBG melalui SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan di tingkat lokal.
Operasional dapur-dapur tersebut melibatkan petani, peternak, dan pedagang pasar di sekitar lokasi, sehingga menciptakan perputaran ekonomi di desa-desa.
Namun, dengan cakupan yang luas, potensi kendala di lapangan tetap terbuka.
Untuk itu, Satgas yang dibentuk akan melakukan pemantauan rutin dan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG.
Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian standar, pemerintah daerah akan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Badan Gizi Nasional sebagai otoritas teknis program.
Gus Fawait menekankan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kecolongan dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Ini tanggung jawab kami sebagai kepala daerah untuk memastikan program nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Pemkab Jember menargetkan pelaksanaan SPPG di wilayahnya dapat menjadi model pengelolaan program MBG yang terintegrasi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Dodik

