JEMBER – Jejakindonesia.news // Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, menggelar kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026 di Kantor DPC partainya yang berada di daerah pemilihan (Dapil) II, Sabtu, 14 Maret 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Widarto untuk menyampaikan laporan kinerja sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di wilayah konstituennya.
Dalam kesempatan itu, Widarto menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas anggota legislatif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandat politik melalui pemilihan umum.
Ia menyebut, setiap anggota DPRD memiliki kewajiban untuk melaporkan berbagai program, kebijakan, maupun perjuangan yang telah dilakukan selama masa persidangan di lembaga legislatif.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus menyampaikan apa saja yang telah dikerjakan selama masa sidang di DPRD. Karena pada dasarnya kami bekerja atas mandat masyarakat yang memilih kami,” kata Widarto.
Selain menyampaikan laporan kinerja, Widarto juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Ia menilai, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana sudah terjadi.
Menurutnya, upaya pencegahan melalui penataan tata ruang dan perlindungan kawasan resapan air menjadi langkah yang sangat penting.
Widarto menjelaskan bahwa kawasan hulu seperti wilayah Silo, Tempurejo dan daerah sekitar aliran Sungai Mayang perlu mendapat perhatian serius karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Jika kawasan tersebut tidak dijaga, kata dia, maka risiko banjir dan longsor akan semakin meningkat dan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah hilir seperti Kota Jember, Rambipuji hingga Balung.
“Kerusakan hutan di wilayah hulu akan menghilangkan kemampuan tanah menyerap air. Ketika hujan deras terjadi, air langsung turun ke wilayah bawah dan memicu banjir,” ujarnya.
Widarto juga menyinggung pentingnya menjaga kawasan resapan air dan mengendalikan alih fungsi lahan yang berpotensi memperparah kondisi lingkungan.
Di sisi lain, ia turut menanggapi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan di sejumlah daerah.
Widarto meminta masyarakat untuk aktif memberikan masukan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, kritik dari masyarakat merupakan bentuk kepedulian dalam mengawal program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan.
“Jika ada kekurangan dalam kualitas atau kuantitas makanan yang diterima, masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan. Masukan dari masyarakat justru penting untuk memperbaiki pelaksanaan program,” katanya.
Menjelang hari raya, Widarto juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia menilai kondisi global seperti kenaikan harga minyak dunia dapat berdampak pada harga barang di pasar.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui operasi pasar serta kebijakan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
(Vicky)