Jakarta – Jejakindonesia.news // Publik kembali dikejutkan oleh dugaan praktik korupsi dengan pola yang disebut sebagai “model baru” dan dinilai sangat mengerikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sedikitnya 16 kepala OPD menjadi korban dalam praktik ini. Mereka dipanggil secara khusus, telepon genggam disita, lalu diminta menandatangani dua dokumen penting, yakni surat pertanggungjawaban anggaran dan surat pengunduran diri bermeterai tanpa tanggal.
Dokumen kedua inilah yang diduga menjadi alat intimidasi paling efektif. Kapan pun seorang pejabat dianggap tidak patuh atau membangkang, surat tersebut dapat diberi tanggal dan langsung digunakan sebagai dasar pemecatan.
“Diikat dalam bentuk surat pernyataan. Tinggal diberi tanggal kapan dianggap membangkang, maka surat itu berlaku. Ini sangat mengerikan,” tegas Asep.
KPK menyebut pola seperti ini merupakan temuan baru dalam praktik pemerasan pejabat daerah, sekaligus menjadi alarm serius terhadap rapuhnya sistem pengawasan birokrasi di daerah.
Tak hanya menekan secara administratif, para korban juga diduga dipaksa menyetor uang dalam jumlah fantastis. Total permintaan disebut mencapai Rp5 miliar, dengan sekitar Rp2,7 miliar telah diterima oleh para tersangka.
Penagihan disebut dilakukan secara intens dan berulang, bahkan beberapa kali dalam sepekan. Kondisi ini membuat sejumlah pejabat harus menggunakan uang pribadi, bahkan berutang, demi memenuhi permintaan tersebut.
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada 10 April 2026, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp335,4 juta serta empat pasang sepatu Louis Vuitton senilai Rp129 juta. KPK menduga sebagian uang hasil pemerasan digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang mewah, biaya pengobatan, hingga tunjangan hari raya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan seluruh barang bukti yang disita berpotensi untuk dilelang setelah perkara memperoleh putusan hukum tetap.
Saat ini kedua tersangka resmi ditahan selama 20 hari pertama sejak 11 April 2026 di Rutan KPK dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: jika pejabat saja dapat ditekan melalui surat bermeterai yang dijadikan alat sandera, seberapa aman sesungguhnya sistem birokrasi kita dari praktik kekuasaan yang menyimpang?
Bila pola ini benar-benar terjadi secara sistematis, maka persoalan yang terungkap bukan hanya korupsi, melainkan juga teror administratif yang mengancam independensi aparatur sipil negara.
