Banten – Jejakindonesia.news // Masalah pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk memnbiayai pembangunan unfrastruktur, layanan publik dan program pemerintah lainnya, pantas mendapat pengawasan dan komplain dari warga masyarakat yang telah taat membayar pajak. Tapi karena tingkat pelayanan publik yang bobrok, rakyat pantas melakukan koreksi dan kritik terhadap pemerintah, terutama terhadap pelayanan fasilitas publik yang buruk dan sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan aspektasi dan harapan masyarakat.
Sebagai contoh buruknya fasilitas untuk publik seperti tampak jelas di jalan raya yang rusak tidak kunjung diperbaiki, serta lampu penerang jalan yang sangat kurang bahkan lebih banyak padam di kota Tangerang — sebagai kota satelit Ibu Kota Jakarta — tidak cuma menjadi sangat memalukan — tapi juga sudah berulang kali menelan korban kecelakaan serta tindak kejahatan, terutama pada malam hari di tempat-tempat yang rawan.
Buruknya fasilitas umum di Kota Tangerang bisa dilihat dari lampu penerang jalan, utamanya di jembatan sungai Cisadane yang berada di jantung Kota Tangerang yang sering sekali mati pada malam hari ketimbang menyala memberi penerangan serta keindahan kota yang tidak pantas tampil kontras dengan Ibu Kota Jakarta yang berada disebelahnya.
Kerena itu, seruan memboikot untuk membayar pajak seperti yang digaungkan warga masyarakat Jawa Tengah sejak awal Februari 2026 tampak sedang dipersiapkan untuk segera dilakukan — mungkin secara senyap — oleh warga masyarakat Kota dan Kabupaten Tangerang yang sudah merasa habis kesabarannya. Sebab fasilitas umum yang sangat buruk di Kota maupun Kabupaten Tangerang bisa ditelusuri di sepanjang jalan ke berbagai punjuru angin yang bobrok dan berlubang akibat musim penghujan yang tidak diantisipasi sebelumnya bersana dengan banjir yang menggenangi sejumlah pemukiman penduduk yang sangat terkesan tidak untuk menciptakan upaya pencegahan, tapi sekedar memberi bantuan alakadarnya saja.
Padahal yang diperlukan untuk warga masyarakat adalah pencegahan sebelum terjadi bencana. Sebab akibat dari bencana banjir yang terjadi adalah kesalahan tata kelola lingkungan, karena sebelum waliyah tersebut dibangun yang namanya banjir tidak pernah mendera wilayah tersebut. Jadi jelas akibat dari pembangunan yang dilakukan secara sembrono dan asal jadi saja, tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan yang baru dibangun tersebut.
Dari dialog bersama beberapa tokoh LSM dan pemuda Kota dan Kabupaten Tangerang, wacana aksi dan unjuk rasa ke berbagai instansi pemerintah — utamanya Bupati dan Walikota hingga Gubernur Banten, sudah menjadi pembicaraan yang serius untuk kesekian kalinya dengan mengatan namakan Koalisi Aktivis Bersama Rakyat untuk meminta pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang bersikap serius melakukan pelayanan untuk rakyat.
Sarana dan fasilitas umum yang buruk dan sangat tidak memadai untuk mendukung usaha dan segenap aktivitas warga masyarakat jelas berkaitan erat dengan fasilitas umum untuk warga masyarskat yang mencerminkan keberpihakan dari pemerintah pro rakyat atau tidak. Sedangkan bagi rakyat yang merasa dizolimi — tidak mendapat pelayanan yang sepatutnya — hanya bisa protes dan mengkrirtik dengan berbagai cara, mulai dari aksi dan unjuk rasa hingga melakukan boikot untuk tidak membayar pajak.
Kiranya worning serupa ini perlu segera mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah seperti yang telah menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat Lampung Timur misalnya yang juga tengah membahas masalah yang sama mereka rasakan disamping semakin susahnya akibat tekanan ekonomi yang tak kunjung membaik. Sementara kebutuhan hidup pada bulan puasa ramadhan semakin mendesak dan mrningkat.
Banten, 17 Februari 2026