Jakarta – Jejakindonesia.news // Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tenggara, sekaligus Ketua Umum PW FRN Counter Polri, Agus Flores, memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Program Operasi Keselamatan Lalu Lintas yang digelar oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di berbagai daerah.
Menurut Agus, secara umum Operasi Keselamatan merupakan program yang cukup baik dan memiliki tujuan mulia, khususnya dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Namun demikian, ia menilai bahwa dalam praktik di lapangan, masih terdapat sejumlah catatan minus yang perlu menjadi perhatian serius pimpinan Polri.
“Program Operasi Keselamatan ini konsepnya bagus. Tapi kita harus objektif, di lapangan masih ditemukan dugaan adanya oknum anggota lalu lintas yang memanfaatkan situasi dengan melakukan tilang di tempat,” ujar Agus, Minggu (1/2/2026).
Agus menegaskan, praktik tilang di tempat tersebut bertentangan dengan mekanisme hukum yang berlaku, karena secara aturan, besaran denda tilang ditentukan melalui putusan pengadilan, bukan oleh petugas di lapangan.
Meski demikian, Agus menyebut bahwa praktik oknum tersebut tidak bersifat menyeluruh. Berdasarkan pengamatan dan laporan masyarakat yang diterimanya, dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan terjadi pada kisaran 10 hingga 20 persen dari pelaksanaan Operasi Keselamatan secara keseluruhan.
“Artinya, mayoritas anggota lalu lintas sudah menjalankan tugas dengan baik. Tetapi angka 10–20 persen ini tetap tidak bisa dianggap sepele, karena berpotensi merusak citra Polri dan menurunkan kepercayaan publik,” tegasnya.
Sebagai bentuk masukan konstruktif, Agus Flores mendorong Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, yang akrab dijuluki Jenderal Naga, untuk memberikan pengarahan tegas dan menyeluruh kepada seluruh jajaran lalu lintas di daerah.
Ia menekankan agar Operasi Keselamatan benar-benar dijalankan sebagai program pembinaan dan edukasi, bukan semata-mata penindakan represif yang berujung pada sanksi finansial terhadap masyarakat.
“Operasi Keselamatan harus mengedepankan pembinaan dan edukasi. Polisi lalu lintas harus hadir sebagai pembina, bukan sekadar penindak. Ini penting agar tujuan keselamatan benar-benar tercapai,” katanya.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum di jalan raya perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi rakyat, khususnya bagi masyarakat kecil.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan usulan tambahan kepada pemerintah dan kepolisian terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor. Ia mengusulkan agar pembebasan atau penghapusan pajak kendaraan dapat diberikan kepada kendaraan yang sudah berusia tua.
“Kalau bisa, pajak kendaraan digratiskan atau diberi keringanan untuk kendaraan lama, misalnya keluaran tahun 2015 ke bawah. Kendaraan itu kan sudah tua, dan umumnya dimiliki masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” ujarnya.
Menurut Agus, kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan, sekaligus menjadi bentuk empati negara terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Di akhir pernyataannya, Ketua YLKI Sultra menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikannya bukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan sebagai bentuk dukungan agar program Operasi Keselamatan benar-benar berjalan sesuai tujuan, transparan, dan berkeadilan.
“Kami di YLKI mendukung Polri. Kritik ini justru agar kepercayaan publik terus meningkat dan keselamatan berlalu lintas benar-benar menjadi budaya,” tutup Agus Flores.(NR/frn)