JEMBER – Jejakindonesia.news || Jalan desa menjadi pekerjaan rumah besar Pemkab Jember. Total 527 kilometer ruas jalan di 226 desa ditargetkan kelar dibangun pada 2027. Pemkab Jember kini menyiapkan skema anggaran sekaligus memilah ruas yang harus lebih dulu disentuh.
Target itu ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jember Achmad Imam Fauzi saat menerima perwakilan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember di Kantor Bapenda Jember, Senin (10/8/2026).
Fauzi menyebut kebutuhan pembangunan seluruh ruas telah dikalkulasi. Namun, pengerjaan tidak akan dilakukan dengan pola bagi rata.
Jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan memiliki fungsi vital bagi pergerakan ekonomi warga akan ditempatkan sebagai prioritas.
Pemkab juga memberikan ruang kepada kepala desa untuk menentukan ruas yang paling mendesak.
Pertimbangannya sederhana. Kepala desa dinilai paling mengetahui kondisi jalan di wilayahnya masing-masing.
Setelah titik prioritas ditentukan, Pemkab Jember akan mengeksekusi pembangunan sekaligus menanggung pembiayaannya.
“Yang paling tahu kondisi riil di desa adalah kepala desa. Karena itu, titik prioritas diserahkan kepada desa. Pemkab menyiapkan anggaran dan melaksanakan pembangunan,” kata Fauzi.
Target 527 kilometer tersebut menjadi pekerjaan besar.
Apalagi, Pemkab tidak hanya harus memastikan panjang jalan yang dibangun sesuai target, tetapi juga menentukan ruas yang benar-benar memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat.
Bagi Pemkab, jalan desa bukan sekadar urusan infrastruktur. Akses jalan berkaitan langsung dengan pergerakan orang, distribusi hasil pertanian hingga aktivitas ekonomi warga.
Di tengah fokus tersebut, Pemkab Jember juga membawa sejumlah agenda yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan desa.
Salah satunya ambulans desa.
Sebanyak 226 desa dan 28 kelurahan dipastikan mendapat dukungan kendaraan ambulans melalui P-APBD 2026.
Anggaran tersebut ditargetkan disahkan Oktober mendatang.
Setelah proses branding rampung, kendaraan akan diserahkan kepada desa. Namun, Pemkab tidak ingin keberadaan ambulans justru menjadi sumber persoalan baru.
Regulasi operasional tengah disiapkan agar biaya pengelolaannya tidak membebani APBDes.
“Regulasi operasionalnya sedang kami siapkan agar tidak membebani keuangan desa,” ujar Fauzi.
Kebutuhan pembiayaan kepala desa juga telah masuk hitungan. Pemkab memastikan skema gaji atau tunjangan kepala desa disiapkan dalam plafon APBD 2027.
Namun, tidak semua usulan desa bisa langsung diakomodasi.
Bantuan Keuangan Khusus (BKK), misalnya, belum bisa dialokasikan tahun ini.
Penyebabnya adalah keterbatasan ruang fiskal daerah. Pemkab memilih melakukan pengkajian ulang untuk kemungkinan dimasukkan dalam P-APBD 2027 atau tahun berikutnya.
Sementara itu, desa juga diminta tidak hanya menunggu kucuran anggaran.
Pemerintah desa didorong aktif dalam program ketahanan pangan.
Posisi desa dinilai strategis karena pemerintah desa memiliki kewenangan sekaligus pemahaman paling dekat terhadap kondisi wilayah dan potensi yang dimiliki masyarakat.
Fauzi menegaskan, seluruh kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan regulasi yang berlaku.
Pesannya jelas: pembangunan Jember hendak didorong dari desa. Dan target terdekatnya bukan kecil—527 kilometer jalan harus tuntas pada 2027.
(Dodik)
