Jakarta — Jejakidonesia.news | Ketua Umum Perkumpulan Wartawan PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, kembali mengeluarkan pernyataan tegas terkait arah kebijakan penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung hangat, Agus Flores menyatakan bahwa setiap lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), seharusnya berjalan seiring dengan visi dan instruksi Presiden.
Ia menegaskan bahwa perlawanan terhadap arahan Presiden adalah tindakan yang berisiko tinggi secara politik dan kelembagaan.
“Kalau KPK dan Kejagung melawan perintah Presiden Prabowo, itu sama halnya dengan bunuh diri,” ujar Agus Flores dalam pernyataannya yang kini ramai dibicarakan, Senin (4/8/2025) malam.
Agus menilai, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki mandat konstitusional dalam mengarahkan kebijakan strategis, termasuk dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Karena itu, menurutnya, sinergi dan loyalitas terhadap agenda Presiden harus menjadi bagian dari komitmen nasional semua pihak.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa FRN Counter Polri akan terus mengawal arah kebijakan nasional, khususnya yang menyangkut ketegasan dalam reformasi hukum dan birokrasi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
