PASURUAN || Jejakindonesia.news|| Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang lahirnya keadilan dan harapan justru dinilai masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Atas dasar itu, Aliansi Poros Tengah Pasuruan memastikan akan menggelar aksi damai di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Pasuruan dengan membawa dua isu utama: transparansi anggaran pendidikan dan evaluasi total sistem penerimaan siswa baru.
Bagi Aliansi Poros Tengah, pendidikan tidak boleh dikelola dengan pola yang tertutup dan birokratis. Setiap kebijakan yang menyangkut hak pendidikan anak harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Anggaran pendidikan adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaannya. Dana BOS harus benar-benar kembali kepada murid, bukan menimbulkan pertanyaan dan keresahan di tengah masyarakat,” tegas perwakilan Aliansi.
Namun sorotan yang lebih keras diarahkan pada sistem penerimaan siswa baru yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan daya tampung, ketimpangan akses antar sekolah, hingga munculnya persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Aliansi menilai bahwa setiap tahun persoalan serupa terus berulang. Banyak orang tua merasa kebingungan, cemas, bahkan kecewa ketika anak-anak mereka gagal memperoleh akses ke sekolah negeri yang diharapkan, sementara penjelasan yang diterima sering kali dianggap belum mampu menjawab seluruh pertanyaan publik.
“Jangan sampai sistem yang dibuat untuk pemerataan justru menimbulkan rasa ketidakadilan baru. Pendidikan bukan sekadar persoalan kuota dan angka statistik, tetapi menyangkut masa depan anak-anak dan harapan keluarga,” ujar Aliansi.
Menurut mereka, pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru. Sistem yang baik tidak hanya harus memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan, transparansi, dan kepastian bagi masyarakat.
Aliansi juga mengingatkan bahwa kritik terhadap sistem pendidikan tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian publik agar dunia pendidikan tetap berjalan sesuai cita-cita konstitusi.
Dalam aksi damai nanti, sejumlah tuntutan akan digaungkan dengan tegas:
“Dana BOS untuk Murid, Bukan untuk Kepentingan Pribadi!”
“Disdik Terbuka! Mana Rincian Anggaran Sekolah?”
“Stop Penyimpangan Dana Pendidikan, Masa Depan Anak Jangan Dipertaruhkan!”
“Evaluasi Sistem Penerimaan Siswa Baru! Pendidikan Harus Adil untuk Semua!”
Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berubah menjadi arena yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Ketika orang tua harus berjuang keras demi mendapatkan hak pendidikan bagi anak-anaknya, maka pemerintah dituntut hadir dengan sistem yang transparan, berpihak kepada rakyat, dan bebas dari segala bentuk praktik yang mencederai rasa keadilan.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Jika masih ada masyarakat yang mempertanyakan keadilan sistem dan transparansi anggaran, maka pemerintah wajib menjawabnya dengan keterbukaan, bukan dengan sikap tertutup. Karena masa depan anak-anak Pasuruan terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh tata kelola yang tidak akuntabel,” pungkas Aliansi Poros Tengah.
