JEMBER — Jejakindonesia.news || Pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tidak sekadar menjadi agenda rutin birokrasi. Rotasi dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama serta administrator yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Jumat (28/8/2026) malam, diposisikan sebagai bagian dari strategi mempercepat kerja pemerintahan.
Bupati Jember Gus Fawait menegaskan, perubahan komposisi pejabat tersebut diarahkan untuk memperkuat ritme kerja organisasi.
Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya mampu menyusun program, tetapi juga memastikan target pembangunan bisa lebih cepat dirasakan masyarakat.
Menurut Gus Fawait, enam bulan terakhir menjadi periode penting untuk membangun fondasi pelayanan publik.
Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan terus dilakukan, termasuk melalui penataan posisi aparatur sesuai kebutuhan organisasi.
Namun, dia menegaskan rotasi bukan berarti pejabat yang berpindah posisi dianggap gagal menjalankan tugas.
“Rotasi ini bagian dari penyempurnaan organisasi. Seperti dalam sepak bola, pemain terbaik pun terkadang perlu keluar lapangan untuk mengatur napas. Setelah itu, permainan diharapkan bisa lebih cepat,” kata Gus Fawait.
Penataan birokrasi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Jember mulai memasuki fase berikutnya. Jika pada periode 2025–2026 pemerintah daerah lebih banyak berkonsentrasi membenahi pelayanan dasar, maka mulai 2027 arah kebijakan akan lebih agresif pada pembangunan fisik dan pengentasan kemiskinan.
Gus Fawait bahkan meminta seluruh jajaran tidak menjadikan lima tahun masa jabatan sebagai batas waktu untuk menuntaskan janji politik maupun target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sebaliknya, setiap target diminta dikejar sedini mungkin.
Sejumlah program pelayanan publik disebut telah menunjukkan perkembangan. Di sektor kesehatan, misalnya, Pemkab Jember tidak hanya mengupayakan pelayanan kesehatan dasar tanpa biaya, tetapi juga memperluas jangkauan melalui program Homecare.
Di sektor konektivitas, kembali beroperasinya penerbangan dari bandara daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas Jember.
Sementara di bidang pendidikan, penyaluran beasiswa disebut telah menembus lebih dari separuh target 20.000 penerima manfaat.
“Target kita jangan menunggu sampai lima tahun. Kalau bisa selesai lebih cepat, kenapa harus menunggu,” tegasnya.
Gus Fawait juga menyoroti hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dia menilai komunikasi yang terbangun dengan DPRD Kabupaten Jember menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat program pemerintah.
Perbedaan pendapat, lanjut dia, tidak harus dipandang sebagai hambatan. Justru, kritik dan masukan dari legislatif diperlukan sebagai mekanisme kontrol agar kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai aturan.
“Dinamika adalah bagian dari demokrasi yang sehat. DPRD memberikan masukan konstruktif, dan kami terbuka selama berada dalam koridor peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dengan komposisi pejabat yang baru, Pemkab Jember kini dituntut menghasilkan kerja yang lebih terukur. Bagi Gus Fawait, ukuran keberhasilan birokrasi bukan seberapa banyak rapat maupun pembahasan anggaran yang dilakukan, melainkan seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, memasuki 2027, Pemkab Jember menyiapkan pergeseran fokus pembangunan.
Percepatan infrastruktur dan penurunan kemiskinan diproyeksikan menjadi dua pekerjaan besar yang harus dikebut.
Rotasi pejabat pun diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan mesin birokrasi bergerak lebih cepat dan target pembangunan tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan.
(Dodik)
