Mengungkap Fakta Kebenaran
Indeks
banner 728x250

LIRA Magetan Desak Inspektorat Gelar Sidak ASN yang Nongkrong di Kantin Saat Jam Kerja

MAGETAN – jejakindonesia.news – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Magetan mendesak Inspektorat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), khususnya pegawai yang meninggalkan tempat kerja untuk nongkrong, makan, atau ngopi di kantin dan warung saat jam dinas.

Desakan tersebut disampaikan Bupati LIRA Magetan, Sofyan Yusroni, menyusul adanya Surat Edaran Bupati Magetan yang diterbitkan pada Agustus 2026. Dalam surat edaran tersebut, ASN secara tegas diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas di luar kepentingan kedinasan, seperti ngopi, makan di warung, maupun berbelanja selama jam kerja.

“Saya meminta Inspektorat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantin, warung, maupun tempat lain yang berpotensi menjadi lokasi ASN meninggalkan tugas saat jam kerja. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sofyan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Sofyan, pengawasan tidak cukup hanya melalui surat edaran atau imbauan. Diperlukan langkah konkret dari instansi terkait untuk memastikan aturan kedisiplinan benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Ia juga meminta agar ASN yang terbukti melanggar ketentuan disiplin diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan kepegawaian. Bentuk sanksi dapat berupa teguran hingga hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai aturan hanya menjadi formalitas. Pegawai yang terbukti melanggar harus diproses secara objektif dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Selain kedisiplinan ASN, Sofyan turut menyoroti persoalan pelajar yang bolos sekolah dan menghabiskan waktu di warung maupun tempat umum saat jam pelajaran berlangsung.

Ia meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait meningkatkan pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menertibkan pelajar yang kedapatan membolos.

Sofyan menegaskan, pengawasan kedisiplinan juga perlu menjangkau seluruh unsur pegawai pemerintah, baik ASN, tenaga kontrak, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai aturan yang mengikat masing-masing status kepegawaian.

Ia mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang dinilai belum optimal akibat pegawai yang tidak berada di tempat saat dibutuhkan.

“Saya pernah menerima keluhan masyarakat. Salah satunya dari YD (56), yang mengaku kecewa karena pelayanan di salah satu instansi terganggu akibat pegawai yang tidak berada di tempat. Selain itu, ada pula laporan mengenai oknum ASN yang nongkrong saat jam kerja,” ungkapnya.

Menurut Sofyan, kedisiplinan pegawai merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Sebab, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Ia berharap Inspektorat dan instansi terkait tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga aktif melakukan pengawasan di lapangan agar kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dapat terus ditingkatkan.

“Pegawai pemerintah digaji dari uang negara untuk melayani masyarakat. Karena itu, sudah seharusnya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena pegawai justru tidak berada di tempat saat jam pelayanan,” pungkasnya. (sal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!