JEMBER – Jejakindonesia.news || Persoalan pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Hal itu mengemuka dalam kegiatan reses Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Budi Wicaksono, di Dusun Guplek, Desa Suci, Kecamatan Panti, Jumat (13/11/2026).
Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 tersebut, anggota Fraksi Partai NasDem itu membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap berbagai persoalan yang selama ini dirasakan warga.
Sejumlah kebutuhan menjadi perhatian, terutama pembangunan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), serta kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan.
Budi menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti sebatas catatan dalam forum reses. Sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk membawa dan memperjuangkan usulan tersebut melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPRD.
“Semua usulan masyarakat akan kami tampung. Apa yang menjadi kebutuhan warga, terutama pembangunan jalan dan PJU, akan kami perjuangkan agar bisa masuk dalam anggaran pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga menawarkan solusi bagi warga yang masih mengalami kesulitan mengurus dokumen kependudukan. Jika terdapat lebih dari 100 warga yang membutuhkan pelayanan, Budi siap mengupayakan mobil pelayanan keliling dari Dispendukcapil Kabupaten Jember agar pelayanan bisa dilakukan langsung di desa.
Pilkades 2027 Jangan Sampai Memecah Kerukunan
Selain persoalan pembangunan, perhatian Budi juga tertuju pada persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027. Sebagai anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan, ia menyampaikan gambaran awal tahapan persiapan, termasuk rencana pembentukan panitia pada April 2027.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengaturan tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing dusun.
Budi menyebut, dusun dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa direncanakan memiliki satu TPS. Sedangkan dusun yang penduduknya lebih dari 1.500 jiwa akan diusulkan mendapatkan dua TPS.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa suksesnya Pilkades tidak hanya diukur dari kelancaran proses pemungutan suara. Lebih dari itu, suasana aman dan kerukunan masyarakat harus tetap terjaga.
Perbedaan pilihan, menurutnya, merupakan hal biasa dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik yang merusak hubungan sosial masyarakat.
Kebebasan Hiburan Harus Beriringan dengan Ketertiban
Isu lain yang turut disoroti adalah penggunaan sound horeg dalam kegiatan karnaval dan hiburan masyarakat.
Budi memahami bahwa kegiatan hiburan merupakan bagian dari aktivitas sosial masyarakat. Karena itu, ia tidak menghendaki adanya pelarangan secara sepihak. Namun, penggunaan sound system dengan volume tinggi perlu diatur agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai persoalan tersebut. Salah satu perhatian yang perlu dibahas adalah pembatasan waktu penggunaan sound system, terutama agar tidak mengganggu pasien rumah sakit, anak-anak yang sedang belajar, dan warga yang membutuhkan istirahat.
“Silakan masyarakat mengadakan hiburan, tetapi harus tetap ada batasnya. Jangan sampai kesenangan sebagian orang justru mengganggu kepentingan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Menurut Budi, kepentingan bersama harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Menjelang akhir pertemuan, ia kembali menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.
Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, termasuk melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember.
Budi berharap komunikasi antara masyarakat dan legislatif tidak berhenti setelah kegiatan reses selesai. Sebab, pembangunan yang tepat sasaran harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Kami akan berusaha memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, silakan sampaikan usulan dan persoalannya. Nanti akan kami bawa dan perjuangkan melalui jalur anggaran,” pungkasnya.
(Vicky)
