JEMBER — Jejakindonesia.news || Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Tak hanya mengambil kebijakan pengurangan mobilitas aparatur dan pelajar, Pemkab juga mengerahkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat untuk turun menemui warga yang masih bertahan di antrean BBM.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak situasi distribusi BBM. Kamis (10/9/2026) siang, sejumlah jajaran Pemkab Jember menyambangi warga yang mengantre di antaranya di SPBU Baratan dan Arjasa.
Kedatangan petugas pemerintah tidak sekadar memantau kondisi antrean.
Warga yang sedang menunggu giliran mendapatkan bantuan logistik ringan berupa air mineral, makanan ringan hingga nasi kotak.
Bahkan, sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut digerakkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang harus menghabiskan waktu cukup lama di lokasi antrean.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, pengerahan OPD dan camat tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
“Kami minta seluruh OPD dan camat untuk serentak turun menyapa masyarakat yang sedang antre BBM. Ada yang membagikan air mineral, snack, hingga nasi kotak. Bahkan, hari ini beberapa Dapur MBG juga kami gerakkan,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, situasi antrean BBM tidak cukup hanya disikapi melalui kebijakan administratif.
Pemerintah harus hadir dan melihat secara langsung kondisi warga di lapangan.
Gus Fawait menegaskan, bantuan yang diberikan bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan pasokan BBM. Namun, setidaknya dapat meringankan beban warga yang harus menunggu dalam antrean.
“Menunjukkan bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat dan pengusaha untuk peduli di tengah kesulitan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Jember juga mengambil langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
Kebijakan work from home (WFH) bagi ASN serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar diberlakukan sebagai bagian dari upaya menekan penggunaan kendaraan harian.
Dengan berkurangnya mobilitas, konsumsi BBM diharapkan ikut menurun sehingga distribusi dan pelayanan di SPBU dapat kembali berjalan normal.
Gus Fawait menyebut, kebijakan PJJ diterapkan mulai jenjang PAUD/TK hingga SLTA/SMA.
Pemkab Jember juga telah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jember serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Sementara penyesuaian sistem kerja WFH difokuskan bagi ASN di lingkungan Pemkab Jember.
“Kebijakan ini bertujuan membantu Pertamina. Harapannya, proses distribusi dan penjualan BBM di SPBU bisa kembali pulih dan normal secepatnya,” pungkasnya.
Pemkab Jember menegaskan bahwa persoalan ketersediaan dan suplai BBM merupakan kewenangan Pertamina. Karena itu, langkah pemerintah daerah saat ini diarahkan pada dua sisi: mengurangi tekanan konsumsi melalui pembatasan mobilitas sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapat perhatian selama menghadapi antrean.
(Dodik)
