Mengungkap Fakta Kebenaran
Indeks
banner 728x250

Ketua Umum PW Fast Respon Nusantara Desak APH Bertindak Tegas Berantas Narkoba dan Tambang Ilegal di Kalimantan Timur

BALIKPAPAN – jejakindonesia.news||Maraknya peredaran narkotika serta aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW FRN) Counter Polri, Raden Mas H.M. Agus Rugiarto atau yang akrab disapa Agus Flores, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil langkah tegas, terukur, dan berkesinambungan dalam memberantas berbagai aktivitas ilegal yang dinilai semakin mengkhawatirkan serta berdampak luas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Agus Flores, sejumlah pengungkapan kasus narkotika dalam skala besar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator bahwa jaringan peredaran narkoba di Kalimantan Timur masih aktif, terorganisir, dan memiliki potensi besar merusak masa depan generasi bangsa. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, melainkan harus menjadi perhatian serius seluruh elemen pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Pengungkapan sejumlah kasus besar menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Kalimantan Timur masih menjadi ancaman nyata. Karena itu, diperlukan langkah tegas dan konsisten dari aparat untuk memutus mata rantai jaringan narkotika yang merusak generasi bangsa,” ujar Agus Flores, Minggu (7/6/2026).

Selain persoalan narkotika, Agus Flores juga menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang diduga semakin meluas dan bahkan telah merambah ke kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, serta mengganggu keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup warga sekitar.

Ia menegaskan bahwa praktik pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi. Selain merugikan negara dari sisi penerimaan sektor pertambangan, aktivitas ilegal tersebut juga berpotensi menyebabkan bencana lingkungan seperti longsor, banjir, kerusakan daerah aliran sungai, hingga hilangnya fungsi lahan yang seharusnya dilindungi.

“Kami meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun instansi terkait lainnya, untuk bertindak tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan aktivitas tambang ilegal. Masyarakat sudah sangat resah dengan kondisi yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus Flores menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal tersebut. Menurutnya, keberhasilan aparat dalam membongkar jaringan narkotika serta menindak pelaku pertambangan ilegal akan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga wibawa hukum.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam membantu upaya pemberantasan kejahatan dengan memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika maupun aktivitas pertambangan ilegal di lingkungan sekitar.

“Sinergi antara masyarakat dan aparat sangat penting dalam memberantas kejahatan. Jangan takut melapor apabila menemukan indikasi pelanggaran hukum. Semua pihak harus bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar tetap aman, nyaman, dan terbebas dari aktivitas yang merugikan masyarakat,” katanya.

Dalam pandangannya, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan patroli, penindakan yang berkelanjutan, serta penguatan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan angka peredaran narkotika sekaligus mencegah berkembangnya aktivitas pertambangan ilegal yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan daerah.

Agus Flores menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum agar terus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan yang merugikan bangsa. Terlebih, Kalimantan Timur saat ini menjadi salah satu wilayah strategis nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan.

“Jangan sampai Kalimantan Timur yang sedang berkembang dan menjadi beranda Ibu Kota Nusantara justru tercoreng oleh maraknya peredaran narkoba dan aktivitas tambang ilegal. Negara harus hadir dan bertindak tegas demi kepentingan masyarakat, penegakan hukum, serta kelestarian lingkungan hidup,” pungkasnya.

 

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *