“Penjara hanya membatasi ruang gerak fisik manusia, tetapi tidak mampu memadamkan gagasan dan kebenaran.” — Mbah Semar
Banyuwangi – jejakindonesia.news||Aktivisme kembali menjadi perhatian publik seiring meningkatnya eskalasi dinamika sosial dan politik di berbagai daerah. Di tengah menguatnya kritik terhadap kebijakan negara, muncul pertanyaan fundamental dalam negara hukum: sejauh mana kebebasan berpendapat dijamin, dan di titik mana negara dapat melakukan pembatasan secara sah menurut hukum?
Secara konstitusional, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Hak tersebut diperkuat dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang sah.
Namun demikian, konstitusi juga memberikan batasan tegas. Dalam Pasal 28J UUD 1945, ditegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap warga negara wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi ketertiban umum, moralitas, dan keamanan nasional. Artinya, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hukum (regulated freedom).
Dalam kerangka hukum positif, jaminan hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari hak dasar warga negara, sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku.
Namun dalam praktiknya, aktivitas aktivisme tidak jarang berhadapan dengan konsekuensi sosial maupun proses hukum. Dalam negara hukum (rechtstaat), setiap dugaan pelanggaran tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan akhir tanpa melalui proses pembuktian yang sah di hadapan peradilan yang independen. Prinsip asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi landasan utama bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Para ahli hukum menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam ruang publik tidak boleh langsung direduksi sebagai tindak pidana, kecuali telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penegakan hukum wajib tunduk pada prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil, transparan, dapat diuji, serta bebas dari tekanan maupun intervensi eksternal.
Dalam konteks hukum acara pidana, tindakan penangkapan, penahanan, hingga pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta harus dapat diuji melalui mekanisme peradilan yang independen dan imparsial. Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) memiliki kekuatan eksekutorial sebagai dasar sah pelaksanaan hukum negara.
Meski demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa aktivitas aktivisme kerap bersinggungan dengan ketegangan kepentingan, baik dalam ruang kebijakan publik maupun ruang digital. Kritik terhadap pemerintah atau institusi sering kali memicu respons sosial yang beragam, mulai dari perdebatan terbuka hingga konsekuensi sosial yang lebih kompleks.
Di sisi lain, kalangan aktivis menegaskan bahwa gagasan dan kritik tidak dapat dibatasi oleh ruang fisik maupun upaya pembatasan sosial. Dalam pandangan mereka, kebebasan berpikir merupakan inti dari demokrasi yang sehat, di mana ruang publik harus tetap terbuka bagi kontrol sosial terhadap kekuasaan.
“Persoalannya bukan semata risiko individu, tetapi bagaimana negara memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kriminalisasi terhadap ekspresi sipil,” demikian pandangan sejumlah pemerhati hukum dan demokrasi.
Dengan demikian, aktivisme dalam negara hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sah secara konstitusional. Namun pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor hukum positif, dengan keseimbangan antara perlindungan kebebasan sipil dan penegakan ketertiban umum secara proporsional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
