BANYUWANGI – jejakindonesia.news||Komitmen untuk membangun komunikasi yang sehat antara media, masyarakat, dan lembaga legislatif terus diperkuat. Dalam semangat menjalankan fungsi kontrol sosial serta mendorong tersalurkannya aspirasi masyarakat secara konstitusional, jajaran Media Jejak Indonesia News melakukan kunjungan silaturahmi ke Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu (13/6/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi, Suwito, bersama sejumlah anggota fraksi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan dalam membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Banyuwangi.
Silaturahmi ini tidak sekadar menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan, melainkan juga menjadi forum dialog untuk menyampaikan berbagai aspirasi publik yang selama ini diterima media dari masyarakat. Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki peran strategis dalam menjembatani suara rakyat kepada para pemangku kebijakan agar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang tepat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan bersama, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran desa, efektivitas program bantuan sosial, hingga evaluasi pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Perwakilan Media Jejak Indonesia News menyampaikan bahwa banyak masyarakat berharap adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah agar benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang merata bagi warga. Selain itu, aspirasi terkait ketepatan sasaran bantuan sosial dan pengelolaan lingkungan juga menjadi perhatian yang disampaikan dalam forum tersebut.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Suwito menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Menurutnya, fungsi tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan juga dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak tersebut menjadi landasan penting bagi masyarakat maupun media untuk menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi kepada lembaga negara.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi, Suwito juga menegaskan pentingnya menjaga integritas, etika, dan disiplin anggota dewan dalam menjalankan amanah rakyat.
“Badan Kehormatan memiliki tugas menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Apabila terdapat laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota dewan, tentu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku secara objektif, profesional, dan transparan,” tegas Suwito.
Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD serta berbagai regulasi yang mengatur fungsi Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan dewan yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap perilaku dan etika anggota DPRD.
Lebih lanjut, Suwito mengapresiasi kehadiran insan pers dalam forum silaturahmi tersebut. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kehadiran rekan-rekan Media Jejak Indonesia News hari ini merupakan bukti bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Rakyat tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi juga terus mengawasi, memberikan kritik, serta menyampaikan masukan demi kemajuan daerah. Kami terbuka terhadap setiap saran dan kritik yang konstruktif. Aspirasi yang masuk akan menjadi bahan tindak lanjut melalui mekanisme resmi DPRD kepada pihak eksekutif,” ujar Suwito.
Sementara itu, pihak Media Jejak Indonesia News menyampaikan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, dan berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, media diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah serta turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara media, masyarakat, dan lembaga legislatif dalam mengawal pembangunan daerah. Melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan, diharapkan setiap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara efektif dan menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Dengan terbangunnya hubungan yang harmonis antara media dan DPRD, semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah diharapkan semakin meningkat, sehingga tercipta pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Banyuwangi.
