TABANAN — Jejakindonesia.news || Pelarian panjang Firman Handoko akhirnya terhenti di Pulau Dewata. Setelah sekitar 880 hari menjadi buronan, terpidana perkara penipuan yang disebut menimbulkan kerugian korban hingga Rp50 miliar berhasil ditangkap Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali.
Firman Handoko diamankan di sebuah rumah makan di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat (9/10/2026). Penangkapan tersebut sekaligus mengakhiri upaya pelarian terpidana yang berlangsung lebih dari dua tahun.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali, I Gede Wiraguna Wiradarma, menjelaskan bahwa keberhasilan penangkapan merupakan hasil pelacakan dan pemantauan terhadap pergerakan terpidana.
Tim disebut terus menelusuri keberadaan Firman dari sejumlah wilayah. Informasi mengenai pergerakannya kemudian mengarah ke Bali. Setelah posisi terpidana dipastikan, tim bergerak melakukan pengamanan di kawasan Bedugul.
Penangkapan tersebut menunjukkan bahwa berpindah tempat dan menghindari eksekusi dalam waktu panjang tidak serta-merta membuat seseorang yang telah berstatus terpidana dapat lepas dari kewajiban menjalani putusan pengadilan.
Kasus Telah Berkekuatan Hukum, Divonis 2 Tahun 7 Bulan
Status hukum Firman Handoko merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125 K/Pid/2024 tanggal 27 Februari 2024.
Dalam putusan tersebut, Firman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Ia dijatuhi pidana penjara selama dua tahun tujuh bulan.
Dengan adanya putusan tersebut, penangkapan terhadap Firman bukan lagi dalam konteks menetapkan apakah dirinya bersalah atau tidak, melainkan merupakan bagian dari upaya penegakan dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap seorang terpidana.
Perkara ini menjadi perhatian karena nilai kerugian korban disebut mencapai Rp50 miliar. Angka tersebut memperlihatkan besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari perkara yang telah menyeret Firman hingga tingkat kasasi.
880 Hari Buron, Pelarian Berakhir di Bedugul
Sekitar 880 hari bukanlah waktu yang singkat. Namun pelarian panjang tersebut akhirnya dapat diputus setelah aparat kejaksaan memperoleh informasi mengenai keberadaan terpidana di Bali.
Kolaborasi AMC Kejaksaan Agung RI dan Intelijen Kejati Bali menjadi bagian penting dalam proses pencarian tersebut. Pelacakan tidak hanya dilakukan berdasarkan satu titik keberadaan, tetapi mengikuti pergerakan terpidana dari sejumlah wilayah sampai akhirnya terdeteksi berada di Pulau Dewata.
Begitu keberadaannya teridentifikasi dan dipastikan, tim melakukan langkah penangkapan. Kawasan Bedugul yang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata di Bali akhirnya menjadi titik terakhir pelarian Firman Handoko.
Penangkapan buronan perkara pidana seperti ini juga membawa pesan tegas bahwa putusan pengadilan tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen hukum. Ketika suatu perkara telah memperoleh kekuatan hukum dan seseorang diwajibkan menjalani pidana, negara memiliki kewajiban memastikan putusan tersebut dilaksanakan.
Tidak seharusnya status buronan menjadi jalan untuk menghindari konsekuensi hukum tanpa batas waktu.
Kejaksaan Dituntut Konsisten Memburu Buronan
Keberhasilan menangkap Firman Handoko patut menjadi momentum bagi aparat kejaksaan untuk terus meningkatkan pelacakan terhadap buronan lain yang masih berusaha menghindari eksekusi.
Masyarakat, terutama korban tindak pidana, tentu menunggu bukan hanya lahirnya putusan pengadilan, tetapi juga pelaksanaan putusan secara nyata. Kepastian hukum kehilangan maknanya apabila seorang terpidana dapat bertahun-tahun berada di luar jangkauan eksekusi.
Karena itu, keberhasilan Tim AMC Kejaksaan Agung bersama Intelijen Kejati Bali membekuk Firman setelah sekitar 880 hari buron memperlihatkan pentingnya kerja intelijen, pertukaran informasi, pemetaan pergerakan serta tindakan cepat ketika posisi target telah ditemukan.
Kasus Firman Handoko sekaligus menjadi peringatan bagi setiap terpidana yang mencoba menghindari pelaksanaan putusan pengadilan: berpindah kota ataupun bersembunyi dalam waktu panjang tidak otomatis menghapus jejak maupun kewajiban hukum.
Pelarian boleh berlangsung ratusan hari, tetapi putusan pengadilan tetap harus dilaksanakan.
Kini, setelah perjalanan panjang sekitar 880 hari, Firman Handoko akhirnya kembali berhadapan dengan konsekuensi hukum atas perkara yang telah diputus Mahkamah Agung.
Buron ratusan hari, diburu lintas wilayah, akhirnya tertangkap di Bedugul. Hukum tidak cukup hanya diputus—putusan juga harus dieksekusi.
