JEMBER – Jejakindonesia.news || Wajah perkotaan Jember masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai belum tuntas.
Kemacetan, banjir, persoalan sampah, naik-turunnya harga kebutuhan pokok hingga keamanan lingkungan menjadi lima isu yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat perkotaan.
Temuan itu terungkap dalam survei persepsi dan prioritas masalah masyarakat perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang dilakukan PAR Strategy Center (PSC). Survei tersebut digelar sejak 15 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan melibatkan 187 responden yang berdomisili di Kecamatan Patrang, Kaliwates, dan Sumbersari.
Peneliti utama PSC Ahmad Deni Rofiqi mengatakan, hasil survei tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai catatan mengenai keluhan warga. Data itu perlu menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan perkotaan.
“Yang kami dorong adalah evidence based policy. Artinya, kebijakan publik harus disusun berdasarkan data dan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Deni saat memaparkan hasil kajian di Pecel Kediri Bu Tukemi, Jalan Tawangmangu, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Deni, lima persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri.
Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perdagangan ikut mendorong peningkatan mobilitas warga. Di sisi lain, berkembangnya sektor informal, termasuk keberadaan pedagang kaki lima (PKL), juga memberikan dampak terhadap penggunaan ruang perkotaan.
Kondisi tersebut pada akhirnya bersinggungan dengan persoalan parkir, kelancaran lalu lintas, kapasitas drainase, kebersihan lingkungan hingga keamanan.
“Persoalan perkotaan ini saling berkaitan. Karena itu, penyelesaiannya juga membutuhkan kebijakan yang terintegrasi,” ujarnya.
PSC kemudian menawarkan lima arah kebijakan yang dinilai bisa menjadi pijakan pemerintah.
Untuk persoalan kemacetan, misalnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas.
Penataan parkir, pengaturan kawasan PKL, perbaikan infrastruktur pejalan kaki dan pengembangan sistem transportasi yang lebih terpadu dinilai harus dilakukan secara bersamaan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penataan kota tidak justru mematikan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara persoalan banjir membutuhkan pembenahan dari hulu hingga lingkungan permukiman. PSC mendorong penguatan sistem drainase melalui normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, pembangunan sumur resapan, serta keterlibatan warga dalam menjaga saluran air tetap berfungsi.
Pada sektor persampahan, PSC melihat perlunya perubahan paradigma.
Pengelolaan sampah tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengangkutan dari lingkungan menuju tempat pembuangan.
Pemilahan dan pengelolaan sejak dari sumber dinilai menjadi kunci untuk mengurangi beban sistem persampahan perkotaan.
Sedangkan terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, pemerintah daerah didorong memperkuat distribusi pangan dan melakukan pemantauan harga secara rutin.
Cadangan pangan daerah serta kerja sama antardaerah juga dinilai penting untuk menjaga pasokan sekaligus mengantisipasi gejolak harga.
Untuk persoalan keamanan, PSC merekomendasikan penguatan kembali sistem keamanan berbasis masyarakat.
Revitalisasi pos kamling, peningkatan patroli di titik rawan, pemanfaatan teknologi serta pelibatan pemuda dan komunitas menjadi bagian dari strategi yang ditawarkan.
Deni menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut pada dasarnya bermuara pada satu kebutuhan: penataan perkotaan yang lebih terintegrasi.
“Pertumbuhan kota harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah mengelola ruang, mobilitas, lingkungan, ekonomi dan keamanan secara bersamaan,” pungkasnya.
Bagi PSC, hasil survei tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat perkotaan tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik.
Mereka juga membutuhkan tata kelola kota yang mampu merespons perubahan aktivitas ekonomi, pertumbuhan kawasan perdagangan dan meningkatnya mobilitas penduduk.
Dengan demikian, lima persoalan yang muncul dalam survei bukan sekadar daftar keluhan warga, melainkan sinyal agar arah pembangunan perkotaan Jember semakin berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
(Dodik)
