Jember – Jejakindonesia.news // Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan langkah terpadu untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Upaya ini difokuskan pada pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, serta perlindungan daya beli masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan terkini menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis, seperti cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, dan kedelai impor.
“Menjelang Ramadhan dan Lebaran, tekanan harga biasanya meningkat. Karena itu kami bergerak cepat, sesuai arahan pemerintah pusat, untuk memastikan pengawasan distribusi berjalan optimal dan pasokan tetap tersedia,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Untuk mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Jember merancang skema intervensi berlapis.
Pada tingkat hulu, pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan stimulan bagi petani sekaligus memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga kontinuitas pasokan.
Selain itu, Pemkab Jember juga membuka peluang kolaborasi lintas provinsi dengan daerah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dengan dukungan Bank Indonesia, khususnya untuk komoditas cabai merah.
Di sisi distribusi, Tim Gabungan Satgas Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan meningkatkan intensitas inspeksi ke gudang distributor dan pelaku usaha besar.
Langkah ini diambil untuk mencegah penimbunan serta praktik distribusi yang berpotensi mengganggu ketersediaan barang di pasar.
Sementara itu, pada tingkat konsumen, intervensi dilakukan melalui perluasan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pemerintah daerah juga akan memperbanyak pemasangan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar rakyat agar masyarakat memperoleh kepastian dan transparansi harga.
Tidak hanya fokus pada pangan, Pemkab Jember juga menaruh perhatian pada penguatan sektor UMKM dan kesejahteraan masyarakat.
Program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil terus didorong, bersamaan dengan percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sesuai arahan Kementerian PKP, kami sedang mengevaluasi kebijakan pembebasan BPHTB nol rupiah bagi MBR, serta mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni,” tambahnya.
Sebagai bagian dari pengendalian inflasi, Pemkab Jember juga diminta untuk rutin melaporkan perkembangan harga harian.
Koordinasi dengan BULOG dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus diperkuat, khususnya dalam penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional dan ritel modern.
“Dengan sinergi semua pihak, kami berharap stabilitas harga tetap terjaga sehingga masyarakat Jember dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan aman dan nyaman,” pungkas Akhmad Helmi.
Dodik