BANGLI – Jejakindonesia.news // Selasa 21 Juli 2026, Kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selama ini menjadi salah satu ikon wisata unggulan Bali dengan panorama Gunung Batur dan Danau Batur, kini menghadapi persoalan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Ledakan populasi lalat tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mulai berdampak terhadap sektor pariwisata, pertanian, peternakan, kesehatan, hingga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Fenomena tersebut telah memunculkan keresahan luas. Warga mengeluhkan meningkatnya gangguan lalat di permukiman, pelaku usaha wisata menghadapi keluhan wisatawan, sementara para petani dan peternak harus berjuang di tengah tekanan lingkungan yang semakin berat. Kondisi ini dinilai tidak lagi sekadar persoalan kebersihan, melainkan telah berkembang menjadi isu lingkungan yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Namun di tengah sorotan publik, muncul pandangan bahwa beban penyelesaian masalah seolah hanya dipikul oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan masyarakat Kintamani. Padahal, Bangli merupakan kawasan hulu Bali yang selama puluhan tahun berperan menjaga kelestarian hutan, sumber mata air, serta keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat di berbagai kabupaten lain di Pulau Dewata.
Peran strategis tersebut menjadikan Bangli sebagai benteng ekologis Bali. Air yang mengalir ke berbagai wilayah, udara yang tetap terjaga, hingga keberlanjutan sektor pariwisata Bali tidak terlepas dari fungsi kawasan hulu. Karena itu, persoalan lingkungan yang muncul di Kintamani semestinya dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan pemerintah daerah setempat.
Di sisi lain, kemampuan fiskal Kabupaten Bangli memiliki keterbatasan dibandingkan daerah lain yang memperoleh pendapatan besar dari sektor pariwisata. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menangani persoalan lingkungan yang membutuhkan biaya besar, teknologi, serta dukungan sumber daya manusia.
Sejak tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengusulkan skema imbal jasa lingkungan sebagai bentuk penghargaan terhadap peran kawasan hulu dalam menjaga kelestarian alam Bali. Hingga tahun 2026, pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih terus berlangsung. Skema ini diharapkan mampu menciptakan keadilan ekologis sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam menjaga kawasan konservasi dan lingkungan hidup.
Selain dukungan anggaran, penanganan ledakan populasi lalat juga dinilai harus mengedepankan pendekatan ilmiah yang objektif. Kajian independen perlu segera dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, BRIN, instansi teknis, serta para pakar di bidang peternakan, pertanian, kesehatan lingkungan, epidemiologi, dan pengelolaan limbah. Langkah tersebut penting agar penyebab utama meningkatnya populasi lalat dapat diidentifikasi secara komprehensif berdasarkan data ilmiah, bukan asumsi ataupun saling menyalahkan.
Pengawasan terhadap distribusi limbah maupun kotoran ternak dari luar Bali melalui jalur penyeberangan juga dinilai perlu diperketat. Apabila terdapat aktivitas pengangkutan limbah yang berpotensi memicu gangguan lingkungan, maka penerapan standar biosekuriti, sistem pengawasan, serta tata kelola limbah harus dilakukan secara lebih ketat guna mencegah dampak yang lebih luas.
Persoalan yang terjadi di Kintamani sejatinya menjadi pengingat bahwa kelestarian kawasan hulu merupakan fondasi keberlanjutan Bali. Kerusakan lingkungan di wilayah pegunungan tidak hanya dirasakan masyarakat Bangli, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas sumber daya alam, sektor pariwisata, dan kehidupan masyarakat di seluruh Bali.
Kondisi ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. Upaya penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama akan jauh lebih efektif dibandingkan membebankan seluruh tanggung jawab kepada satu daerah.
Kintamani tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Ketika kawasan hulu menghadapi tekanan lingkungan, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Bangli, melainkan keberlanjutan ekosistem dan masa depan Pulau Bali secara keseluruhan.
