JEMBER — Jejakindonesia.news || Ancaman bencana di Kabupaten Jember belum berakhir meski musim hujan telah berlalu. Jika pada semester pertama 2026 bencana hidrometeorologi basah mendominasi, kini BPBD Jember harus berhadapan dengan ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat, sepanjang semester pertama 2026 terdapat 345 kejadian bencana.
Rinciannya, sebanyak 274 kejadian merupakan bencana alam, sedangkan 71 lainnya bencana nonalam.
Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan tingginya kejadian bencana alam pada paruh pertama tahun ini tidak lepas dari kondisi cuaca saat memasuki musim penghujan.
“Bencana alam paling banyak karena pada saat itu merupakan musim penghujan, sehingga bencana hidrometeorologi mendominasi. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang menyebabkan rumah maupun pohon roboh,” kata Edy saat Ruang Diskusi Media bertema Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (1/9/2026).
Salah satu kejadian yang menjadi perhatian adalah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah. Dampaknya tercatat mulai dari kawasan hulu Sungai Badean hingga Pakis dan Ambulu.
Rangkaian bencana tersebut juga menyebabkan dua orang meninggal dunia, masing-masing di wilayah Pakis dan Curahmalang.
Namun, memasuki musim kemarau, pola ancaman bencana mulai berubah.
Kekeringan kini menjadi persoalan yang harus diantisipasi BPBD.
Hingga 31 Agustus 2026, penanganan kekeringan telah dilakukan di delapan kecamatan, yakni Pakusari, Kalisat, Sumbersari, Silo, Bangsalsari, Jelbuk, Rambipuji, dan Patrang.
Lebih dari 1.000 kepala keluarga tercatat terdampak kekurangan air bersih.
BPBD merespons kondisi tersebut dengan memperkuat distribusi air bersih.
Hingga akhir Agustus, sekitar 507.500 liter air telah disalurkan melalui 103 kali pengiriman.
Pola distribusi tidak dibuat seragam.
Pengiriman disesuaikan dengan hasil asesmen di lapangan dan jumlah warga yang membutuhkan.
“Bisa jadi ada yang dua hari sekali terkirim, ada yang tiga hari sekali, ada yang empat hari sekali, tergantung dari jumlah KK terdampaknya,” jelas Edy.
Menariknya, peta kekeringan di Jember juga mulai menunjukkan perubahan. Sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak masuk kategori rawan kini mulai mengalami krisis air.
BPBD mencatat kekeringan juga terjadi di wilayah yang sebelumnya masuk zona hijau, antara lain Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, serta Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk.
Kondisi tersebut membuat BPBD tidak hanya mengandalkan pemetaan kerawanan lama. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan wilayah yang berpotensi terdampak dapat segera diantisipasi.
Kesiapan logistik air juga diperkuat.
Sebanyak 30 tandon air telah ditempatkan di sejumlah lokasi yang mengalami dampak kekeringan.
BPBD menyebut pasokan air masih relatif aman karena tersedia enam sumber air dengan debit yang dinilai cukup melimpah.
Di sisi lain, ancaman lain mulai mengintai kawasan hutan dan lahan.
Hingga akhir Agustus 2026, BPBD mencatat kebakaran terjadi di tiga kawasan hutan dan 10 kawasan lahan. Salah satu kejadian terjadi di kawasan Gunung Watangan, Desa Lojejer, dengan luas area terdampak sekitar 6,5 hektare.
Penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Perhutani, Muspika, relawan kebencanaan, serta sejumlah unsur terkait.
BPBD pun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Pemilik lahan khususnya diminta tidak melakukan pembakaran terbuka selama musim kemarau.
Sebab, kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Dengan prakiraan musim kemarau yang berpotensi berlangsung hingga September bahkan Oktober, BPBD Jember kini memperkuat strategi menghadapi dua ancaman sekaligus: krisis air bersih dan karhutla.
Perubahan pola bencana tersebut menjadi perhatian serius agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga melalui langkah antisipasi sejak dini.
(Dodik)
