JEMBER , Jejakindonesia.news || Pemerintah Kabupaten Jember mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan di tengah antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU wilayah Tapal Kuda.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan kelangkaan BBM maupun dampak langsung situasi politik global.
Persoalan terjadi pada sisi distribusi, khususnya pengiriman pasokan dari Depo Banyuwangi menuju sejumlah wilayah di Tapal Kuda.
Menurut Gus Fawait, gangguan pada jalur distribusi tersebut bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa waktu terakhir, kendala serupa tercatat sudah terjadi sebanyak tiga kali.
Pemkab Jember pun telah menyampaikan protes kepada Pertamina terkait persoalan tersebut.
Namun, pemerintah daerah memilih mendorong penyelesaian cepat agar gangguan distribusi tidak berkembang menjadi persoalan yang menghambat aktivitas masyarakat.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana persoalan ini segera diselesaikan. Pemerintah daerah bersama DPRD terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganannya di lapangan,” ujar Gus Fawait.
Sebagai langkah penanganan jangka pendek, Pertamina disebut telah menambah pasokan BBM ke Jember di atas kuota harian normal. Tambahan suplai tersebut diharapkan mampu mempercepat penguraian antrean sekaligus mengembalikan distribusi ke kondisi normal dalam beberapa hari mendatang.
Gus Fawait juga meminta masyarakat tidak merespons situasi dengan membeli BBM secara berlebihan.
Menurutnya, panic buying justru berpotensi memperpanjang antrean dan membuat distribusi semakin sulit dikendalikan.
“Pemerintah daerah bersama DPRD mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Evaluasi terus kami lakukan melalui rapat koordinasi,” tegasnya.
Pemkab Jember, lanjutnya, juga telah menyiapkan sejumlah skenario apabila antrean BBM semakin panjang dan mulai mengganggu mobilitas masyarakat.
Opsi pembatasan aktivitas tertentu, termasuk penerapan work from home (WFH) maupun pembelajaran daring, dapat dipertimbangkan apabila kondisi benar-benar membutuhkan kebijakan darurat.
Di sisi lain, Pemkab Jember menilai persoalan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pola distribusi BBM di wilayah Tapal Kuda.
Ketergantungan terhadap satu jalur pasokan dari Banyuwangi dinilai memiliki risiko ketika terjadi gangguan lalu lintas maupun kendala teknis pada jalur distribusi. Karena itu, Pemkab Jember telah memberikan masukan tertulis kepada Pertamina agar mempertimbangkan jalur pasokan alternatif dari wilayah seperti Surabaya atau Malang.
Diversifikasi sumber pasokan dinilai penting untuk membangun sistem distribusi yang lebih tahan terhadap gangguan. Dengan demikian, ketika jalur utama Banyuwangi mengalami hambatan, kebutuhan BBM masyarakat di Jember dan wilayah Tapal Kuda tetap dapat dipenuhi melalui jalur alternatif.
Pemkab Jember berharap langkah tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan antrean saat ini, tetapi juga mencegah kejadian serupa kembali berulang.
(Dodik)
