BANYUWANGI – Rehabilitasi hutan mangrove dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keterlibatan warga dalam pengelolaan dan pengembangan produk olahan mangrove menjadi salah satu hal yang disoroti Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, dalam Sosialisasi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Mangrove di Banyuwangi.
Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan tersebut berlangsung di Ballroom Sahid Hotel, Genteng, Banyuwangi, Selasa (27/10/2026). Forum ini diikuti sejumlah kelompok masyarakat pengawas, komunitas kehutanan, serta perwakilan unsur akademisi dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Sonny menekankan pentingnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan mangrove. Menurutnya, kepedulian warga terhadap kelestarian lingkungan akan lebih mudah tumbuh apabila mereka turut merasakan dampak positif dari upaya pelestarian tersebut.
“Kalau masyarakat bisa menerima manfaat, kalau masyarakat bisa merasakan dampak positif, saya yakin akan lebih mudah menjaga mangrove,” ujar Sonny dalam sambutannya.
Ia menilai pengelolaan mangrove tidak cukup hanya berorientasi pada perlindungan kawasan. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara bertanggung jawab juga perlu diperhatikan, termasuk melalui produk olahan berbahan mangrove yang tidak merusak ekosistem.
Dalam forum tersebut, Sonny menyinggung potensi produk olahan yang dikembangkan kelompok masyarakat, termasuk produk berbahan buah mangrove. Pengembangan usaha semacam ini memerlukan pendampingan, pemahaman mengenai pengolahan yang aman, serta strategi pemasaran agar dapat memberikan nilai tambah bagi warga.
Namun, pemanfaatan mangrove tetap perlu memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ekonomi tidak boleh mengabaikan fungsi ekologis mangrove sebagai bagian penting dari ekosistem pesisir.
Sonny juga menyoroti perlunya koordinasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kewenangan maupun pengelolaan lahan. Menurutnya, penyamaan pemahaman menjadi bagian penting dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, menjelaskan bahwa perlindungan dan rehabilitasi mangrove merupakan bagian penting dari agenda pembangunan lingkungan.
“Perlindungan dan rehabilitasi mangrove merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan saat ini,” demikian inti pernyataan Nikolas dalam pemaparannya mengenai pentingnya menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove.
Nikolas juga menjelaskan bahwa mangrove memiliki sejumlah fungsi ekologis, mulai dari menjadi habitat berbagai biota hingga membantu melindungi kawasan pesisir. Selain itu, ekosistem mangrove berpotensi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil nonkayu yang dilakukan secara berkelanjutan.
Sosialisasi tersebut turut menghadirkan Nia Very Oktora, Plh. Kepala Balai DAS Brantas Sampean; Muhammad Mahmud, Kepala Seksi RLPM CDK Banyuwangi; serta Dr. Ervina Wahyu Setyaningrum, Dekan Fakultas Pertanian UNTAG Banyuwangi. Kegiatan juga melibatkan penyuluh kehutanan dan penyuluh perikanan serta kelautan.
Sejumlah kelompok masyarakat turut hadir, di antaranya Pokmaswas Baret, Saka Wanabakti, Pokmaswas Pantai Rejo, Mina Selatan, Kompak Harapan Lestari, dan Pokmaswas Benteng Samudra.
Kehadiran kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan wilayah pesisir. Melalui sosialisasi ini, perencanaan rehabilitasi mangrove diharapkan dapat mempertimbangkan aspek ekologis sekaligus kebutuhan masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa peluang ekonomi yang berkembang tidak mengurangi fungsi perlindungan mangrove. Dengan perencanaan yang tepat dan pengawasan bersama, upaya pelestarian diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Banyuwangi.
