JEMBER – Jejakindonesia.news || Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini serta Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. Integrasi 279 jenis layanan dalam satu lokasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memangkas kerumitan birokrasi sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Menpan-RB bersama Muhammad Khozin ke MPP Kabupaten Jember, Senin (26/10/2026). Kunjungan itu menjadi momentum untuk melihat langsung perkembangan pelayanan publik, mulai dari fasilitas, mekanisme pelayanan, hingga inovasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember.
Rini Widyantini menilai penataan MPP Jember cukup baik, dengan tata ruang yang rapi dan teratur sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Menurutnya, penggabungan berbagai layanan dalam satu tempat merupakan upaya konkret untuk memudahkan warga yang sebelumnya harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan berbeda.
Berdasarkan laporan Bupati Jember, Gus Fawait, MPP Jember kini mengintegrasikan 279 jenis layanan. Capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan akses pelayanan sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan birokrasi.
“Kalau dulu warga harus mendatangi kantor satu per satu, sekarang bupati telah menyatukan lebih dari 200 layanan di dalam satu tempat,” ujar Rini.
Selain integrasi layanan, Menpan-RB juga menyoroti penerapan pakta integritas dalam mekanisme pelayanan. Sebelum mengambil nomor antrean, masyarakat diminta menandatangani pakta integritas sebagai bagian dari upaya membangun komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik pelayanan yang menyimpang.
Komitmen tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga menjadi pengingat bagi aparatur pemerintah untuk menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
Dari sisi capaian kinerja, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Jember mengalami peningkatan dari 4,62 pada 2024 menjadi 4,68 pada 2025. Kenaikan ini menjadi salah satu indikator perkembangan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Jember.
Pemerintah daerah juga terus mendorong inovasi agar pelayanan tidak hanya terpusat di gedung MPP. Program Homecare menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada warga yang membutuhkan, sedangkan fasilitas pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses layanan administrasi.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai perubahan pendekatan pelayanan publik di Jember menjadi hal penting yang patut dipertahankan. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan layanan dan menunggu masyarakat datang, tetapi juga perlu aktif menjangkau warga yang menghadapi keterbatasan akses.
Khozin menyebut pendekatan jemput bola mulai terlihat di sejumlah sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga dukungan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Alhamdulillah, sejauh ini apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Bupati sudah berjalan maksimal. Kami berinteraksi langsung dengan masyarakat dan petugas, dan terbukti ada inovasi baru dari pelayanan yang tadinya pasif kini menjadi aktif menjemput bola,” ujar Khozin.
Apresiasi dari pemerintah pusat dan DPR RI tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Jember untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik. Tantangan berikutnya adalah memastikan integrasi ratusan layanan dan berbagai inovasi yang telah berjalan benar-benar berdampak pada kemudahan, kecepatan, serta pemerataan akses bagi masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari banyaknya layanan yang tersedia dalam satu gedung, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjangkau warga dan memberikan pelayanan yang transparan, mudah, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(Dodik)
