JEMBER – Jejakindonesia.news || Pemerintah Kabupaten Jember mendorong pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga diharapkan menjadi bagian dari penggerak ekonomi produktif melalui pengembangan sektor perikanan dan budi daya ikan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, di Aula Prajamukti Pemkab Jember, Sabtu (21/11/2026). Pertemuan yang melibatkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) se-Kabupaten Jember itu menjadi momentum untuk menyosialisasikan sejumlah program strategis pemerintah pusat.
Gus Fawait menyambut positif perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan pesantren. Menurutnya, program-program yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto berpeluang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jember apabila dapat direalisasikan secara optimal.
“Kami berharap program-program tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh pesantren di Kabupaten Jember,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Jember memiliki jumlah pondok pesantren yang sangat besar, bahkan menjadi salah satu daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Timur maupun nasional. Potensi tersebut dinilai perlu dioptimalkan, termasuk dalam mendukung agenda ketahanan pangan.
Ke depan, keterlibatan pesantren tidak hanya sebatas penerima bantuan. Pemerintah juga mendorong adanya pelatihan, pendampingan, hingga pelaksanaan program produktif yang berkaitan dengan sektor pangan.
Selain pesantren, Gus Fawait turut menyoroti peluang pengembangan kampung nelayan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir.
Ia mengungkapkan, Jember saat ini baru memperoleh alokasi tiga titik Kampung Nelayan Merah Putih. Padahal, dengan bentang garis pantai yang panjang, Jember dinilai membutuhkan sedikitnya 10 hingga 20 titik kampung nelayan agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kami mengusulkan seluas-luasnya, mencakup desa, kelurahan, maupun pondok pesantren. Namun, keputusan akhir dan proses verifikasi tetap menjadi kewenangan kementerian,” jelasnya.
Menurut Gus Fawait, pengembangan kampung nelayan bukan sekadar pembangunan kawasan, melainkan juga upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, Pemkab Jember menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menyukseskan program tersebut.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program yang diarahkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat lokal.
Salah satu perhatian pemerintah adalah pembenahan kawasan kampung nelayan. Selama ini, pelayanan dan dukungan terhadap nelayan dinilai masih perlu ditingkatkan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk Koperasi Nelayan Merah Putih.
Zulkifli Hasan juga menawarkan program budi daya ikan berbasis teknologi bioflok kepada pondok pesantren. Melalui program tersebut, pesantren didorong memanfaatkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk mengembangkan budi daya ikan.
Program yang disiapkan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu diharapkan mampu membantu pesantren memenuhi kebutuhan protein secara mandiri.
Lebih jauh, pengembangan budi daya ikan juga berpotensi menjadi aktivitas ekonomi produktif bagi lingkungan pesantren. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan dan pembinaan umat, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penjajakan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemkab Jember, dan kalangan pesantren untuk memperluas manfaat program pangan hingga ke tingkat desa dan kawasan pesisir.
(Dodik)













