SITUBONDO — Jejakindonesia.news || Ketua LSM Perjuangan Rakyat Situbondo, Rachmad Hartadi, mendatangi Kantor BPN Situbondo yang berlokasi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada Selasa (10/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan guna menyoroti kendala administratif yang dialami pemenang lelang eksekusi rumah hasil pelelangan yang diselenggarakan oleh BRI Cabang Situbondo.
Rachmad Hartadi yang akrab disapa Hartadi menyampaikan bahwa hambatan proses balik nama sertifikat dipicu persoalan penagihan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang dinilai keliru, sehingga BPN Situbondo terkesan enggan memproses pembalikan hak atas sertifikat tanah dan bangunan tersebut.
“Rumah yang dilelang berlokasi di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan SHM No. 1059 atas nama Siddik, seluas 380 m². Berdasarkan Risalah Lelang No. 274/10.04/2026-01, properti tersebut dimenangkan oleh Awaliyah sebagai pemenang lelang yang sah. Lelang yang diselenggarakan oleh BRI Cabang Situbondo telah berjalan sesuai prosedur dan Undang-Undang Lelang yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut Hartadi menegaskan, lelang eksekusi yang dilaksanakan BRI Cabang Situbondo telah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenang lelang yang telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran seharusnya mendapatkan haknya secara penuh tanpa dihalangi oleh kerancuan prosedur perpajakan.
“KPP Pratama salah menetapkan kewajiban pajak kepada pemenang lelang, hal ini bertentangan dengan aturan lelang resmi. Akibat ketidakjelasan ini, BPN Situbondo terkesan menunda proses balik nama sertifikat. Padahal, dasar hukum lelang BRI Situbondo sudah sangat jelas dan sah secara hukum,” tegasnya.
LSM Perjuangan Rakyat Situbondo mendesak KPP Pratama dan BPN Situbondo untuk segera berkoordinasi guna menyelesaikan kesalahpahaman administratif tersebut. BPN diminta tidak mengulur waktu dan segera memproses balik nama sertifikat atas nama pemenang lelang yang sah, demi menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat.
“Kepastian hukum tidak boleh tertunda oleh kerancuan prosedur. BPN Situbondo harus segera memproses balik nama sertifikat atas nama Awaliyah selaku pemenang lelang yang sah. Hak warga yang telah diperoleh secara legal harus dijunjung tinggi, bukan justru terhambat oleh ketidakjelasan antar-instansi. Transparansi dan koordinasi antar-lembaga adalah kebutuhan mendesak, bukan pilihan,” pungkas Hartadi dengan nada lantang dan tegas. (Wan)
