JEMBER — Jejakindonesia.news || Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan langkah koordinatif dan strategis dalam merespons gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada munculnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Bupati Jember Gus Fawait mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena gangguan distribusi BBM telah terjadi beberapa kali akibat kendala pada jalur distribusi. Kemacetan pada jalur menuju pelabuhan menyebabkan proses pengiriman BBM ke sejumlah wilayah, termasuk Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, hingga Lumajang, mengalami keterlambatan.
“Ini sudah ketiga kalinya terjadi di Jember akibat hambatan pada rantai distribusi,” ujar Gus Fawait, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, diperlukan langkah antisipatif agar gangguan pada satu jalur distribusi tidak secara langsung berdampak terhadap ketersediaan BBM di wilayah Jember.
Pertamina diharapkan dapat melakukan pengalihan pasokan dari titik distribusi alternatif ketika terdapat indikasi gangguan pada jalur utama.
Sejumlah wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Gresik dapat dipertimbangkan sebagai alternatif sumber pasokan apabila jalur distribusi utama mengalami kendala.
Gus Fawait menyampaikan, pola pengalihan pasokan tersebut telah diterapkan dalam distribusi LPG. Ketika jalur distribusi dari Banyuwangi mengalami gangguan, pasokan LPG ke Jember dapat dialihkan dari Surabaya dan Gresik sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.
“Untuk LPG, ketika jalur Banyuwangi mengalami gangguan, pasokan dapat segera dialihkan dari Surabaya dan Gresik. Pola seperti ini perlu menjadi salah satu alternatif dalam menjaga distribusi BBM,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Jember akan menyampaikan surat resmi kepada Pertamina Pusat dan pemerintah pusat terkait kondisi distribusi BBM serta kebutuhan penguatan sistem pasokan di Jember.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah reaktivasi depo BBM di Jember.
Keberadaan depo lokal dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pasokan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu jalur distribusi.
“Kami mengusulkan reaktivasi depo di Jember agar suplai tidak bergantung penuh pada Depo Banyuwangi,” kata Gus Fawait.
Ia menambahkan, karakteristik Kabupaten Jember yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk sekitar 2,6 hingga 2,7 juta jiwa, serta tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi membutuhkan dukungan sistem distribusi energi yang memadai dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Pemkab Jember juga mengambil langkah untuk mengendalikan mobilitas masyarakat selama periode gangguan pasokan.
Pemerintah daerah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring bagi satuan pendidikan di bawah Pemkab Jember, Cabang Dinas Pendidikan, maupun Kementerian Agama.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat sehingga dapat membantu menekan kepadatan lalu lintas dan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Seiring dengan kembali normalnya pasokan BBM dari Pertamina, penerapan WFH dan PJJ turut membantu mengurangi kepadatan kendaraan. Kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir pekan.
Pemkab Jember berharap kondisi distribusi BBM terus membaik sehingga aktivitas pemerintahan, pendidikan, dunia usaha, serta mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal pada awal pekan berikutnya.
Selain penanganan jangka pendek, Pemkab Jember menilai diperlukan penguatan sistem distribusi dalam jangka panjang.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah gangguan pada satu jalur distribusi kembali berdampak luas terhadap ketersediaan BBM dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Jember.
(Dodik)
