PASURUAN — Jejakindonesia.news| Gelombang protes terhadap dunia pendidikan kembali menguat. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggeruduk Kantor UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan, Senin (22/6/2026), membawa satu pesan keras: pendidikan tidak boleh dikendalikan oleh praktik titipan, permainan orang dalam, maupun pengelolaan anggaran yang tertutup.
Sejak pagi, massa memadati halaman kantor Cabdin dengan membawa berbagai spanduk bernada kritik tajam, mulai dari “SPMB Bebas Titipan!”, “Copot Oknum Main Belakang”, hingga “Audit BOS dan BPOPP Sekarang”. Bagi mereka, sekolah negeri bukanlah ruang istimewa bagi mereka yang memiliki kedekatan kekuasaan, melainkan hak seluruh anak bangsa yang harus dijamin dengan asas keadilan.
Dalam orasinya, Aliansi Poros Tengah menyoroti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA yang dinilai masih menyisakan ruang kecurigaan publik. Mereka menuntut keterbukaan total terhadap seluruh jalur penerimaan, baik afirmasi, domisili, prestasi maupun mutasi, berikut dokumen pendukung yang menjadi dasar penetapan peserta didik.
“Jangan sampai anak-anak yang berjuang dengan prestasi harus tersingkir hanya karena kalah oleh mereka yang memiliki akses ke belakang meja birokrasi. Pendidikan bukan warisan kekuasaan dan tidak boleh diperjualbelikan melalui jaringan titipan,” tegas salah satu orator disambut riuh massa.
Kritik massa tidak berhenti pada persoalan penerimaan siswa. Mereka juga mengarahkan sorotan tajam terhadap pengelolaan dana BOS dan BPOPP yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Aliansi Poros Tengah menilai transparansi penggunaan anggaran pendidikan masih jauh dari harapan publik.
Mereka mendesak audit menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran yang dinilai berpotensi mengalami tumpang tindih pembiayaan. Honorarium, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga kegiatan kesiswaan disebut perlu diperiksa secara detail untuk memastikan tidak ada pembiayaan ganda yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Uang pendidikan adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai ada kegiatan yang dibiayai dua kali dengan nama yang berbeda, sementara kualitas pendidikan justru tidak mengalami perubahan berarti,” ujar koordinator aksi.
Aliansi Poros Tengah juga mengeluarkan tuntutan keras agar oknum pejabat maupun kepala sekolah yang terbukti bermain dalam praktik titipan peserta didik ataupun melakukan rekayasa laporan penggunaan anggaran segera dicopot dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Mereka juga meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Saat aksi berlangsung, Kepala Seksi SMA UPT Cabdin Pendidikan Wilayah Pasuruan, Sungko, menemui massa. Namun kehadirannya ditolak oleh peserta aksi yang menginginkan penjelasan langsung dari pimpinan UPT Cabdin.
Penolakan tersebut menjadi simbol kekecewaan yang lebih besar: publik tidak lagi menginginkan jawaban normatif, melainkan keberanian membuka seluruh proses pendidikan kepada pengawasan masyarakat. Bagi Aliansi Poros Tengah, persoalan ini bukan sekadar tentang penerimaan siswa atau laporan anggaran.
Ini adalah pertaruhan integritas dunia pendidikan. Sebab ketika sekolah dicurigai tidak lagi berdiri di atas asas keadilan dan transparansi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan peserta didik, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan itu sendiri.
Massa pun menegaskan, perjuangan mereka belum berakhir. Jika tuntutan transparansi dan audit terbuka tidak segera direspons secara serius, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Sekolah harus menjadi rumah keadilan, bukan ruang istimewa bagi mereka yang memiliki koneksi. Dan anggaran pendidikan harus kembali kepada tujuan utamanya: mencerdaskan anak bangsa, bukan memperkaya segelintir orang.”
(Red)
