JEMBER — Jejakindonesia.news || Polemik rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kecamatan Silo memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Jember tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas aksi dan perdebatan di tingkat daerah.
Bupati Jember Gus Fawait memilih membuka jalur langsung bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan atas rencana pembangunan tersebut.
Langkah itu disampaikan Gus Fawait saat menemui perwakilan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), warga, mahasiswa, dan aktivis yang menggelar aksi di Kantor Pemkab Jember, Jumat (18/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait didampingi Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Kehadiran dua unsur pemerintahan daerah itu disebut Gus Fawait menjadi bentuk keseriusan dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Inilah adik-adik mahasiswa yang mengawal, adalah kaum-kaum akademis, maka aksinya pun dilakukan secara terhormat dan dilakukan secara kondusif,” ujar Gus Fawait.
Ia menegaskan, Pemkab Jember tidak akan mengabaikan aspirasi masyarakat meski kewenangan terkait rencana pembangunan Yon TP tersebut tidak sepenuhnya berada di tingkat kabupaten.
“Karena memang ini bukan murni kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember, tetapi Pemerintah Kabupaten Jember tidak boleh melepaskan begitu saja,” tegasnya.
Gus Fawait bahkan meminta perwakilan petani dan mahasiswa segera menentukan delegasi. Perwakilan tersebut nantinya akan difasilitasi Pemkab Jember untuk bersama-sama menemui pemerintah yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Kita bersama-sama menghadap kepada yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah ini diteruskan atau tidak,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi penting agar persoalan tidak berputar pada forum-forum daerah tanpa menghasilkan kejelasan.
“Karena kalau kita hanya berdiskusi di Jember, ini tidak ada ujungnya karena kewenangan pun bukan sepenuhnya ada di bawah Pemerintah Kabupaten Jember,” jelasnya.
Di tengah polemik tersebut, Gus Fawait juga menegaskan posisi Pemkab Jember yang tetap mendukung program nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan. Namun, dukungan terhadap program nasional, menurutnya, tidak berarti pemerintah daerah menutup ruang terhadap aspirasi masyarakat.
Pemkab Jember, lanjutnya, akan mengakomodasi seluruh pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik pihak yang mendukung maupun yang menolak rencana pembangunan Yon TP di Silo.
“Bupati itu harus mendengarkan masyarakat. Baik yang pro dan kontra, tapi saya akan antarkan perwakilan mahasiswa dan perwakilan petani, kita menghadap kepada pemerintah yang punya kewenangan memutuskan ini diteruskan atau tidak,” pungkasnya.
Sikap tersebut sekaligus menempatkan Pemkab Jember sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah yang memiliki kewenangan atas rencana pembangunan Yon TP di Silo. Dengan demikian, aspirasi warga tidak hanya berhenti di halaman Kantor Pemkab Jember, tetapi akan dibawa ke meja pengambil keputusan.
(Dodik)
