BANYUWANGI – jejakindonesia.news||Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani rutin berkolaborasi lintas sektor di Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sehingga tiap kebijakan pengendalian inflasi bisa cepat dilakukan. Hasilnya inflasi Banyuwangi terus terjaga, bahkan tahun ini terendah di Jawa Timur.
Inflasi tahunan Kabupaten Banyuwangi per September 2026 terkendali di level 2,69 persen (year on year). Capaian ini menempatkan Banyuwangi sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Jatim yang rata-rata 3,33 %, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional 3,28 %.
“Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah,” kata Ipuk, Kamis (5/11/2026).
Dalam menjaga inflasi Banyuwangi juga sering menggelar Forum High Level Meeting (HLM). Salah satunya yang berlangsung di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi, Jumat (30/10/2026).
Forum HLM tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder TPID Banyuwangi di antaranya Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam dan perwakilan Pertamina.
HLM tersebut juga dirangkai dengan Capacity Building untuk penguatan kinerja TPID yang dihadiri sejumlah narasumber yakni Zulfirman Basir Perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Asesor TPID Award dan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta Akademisi Universitas Jember dan Sekretaris ISEI Jember Dr. Yulia Indrawati
“Kabupaten Banyuwangi menempati Peringkat ke-6 Nasional pada 2025, untuk kategori Kabupaten/Kota IHK dengan Total Nilai Relatif mencapai 97,08%. Dari segi koordinasi rutin (HLM/Rakor) dan Capacity Building, Banyuwangi sukses menyapu bersih skor maksimal,” kata Zulfirmas Basir.
Bupati Ipuk mengatakan akan terus memperkuat kolaborasi dan kinerja TPID daerah. “Forum ini momentum kita semua untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan semua program pengendalian inflasi berdampak terukur,” tambah Ipuk.
Ipuk juga akan memperkuat tiga aspek utama yakni koordinasi 4K atau Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, termasuk dukungan anggaran APBD dan sinergi dengan Satgas Pangan.
Selain itu Ipuk juga memastikan inovasi tereksekusi dengan indikator terukur dan berdampak nyata dalam upaya pengendalian inflasi, sejingga segi outcomenya berdampak pada masyarakat.
“Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional,” papar Ipuk. (*)
