Mengungkap Fakta Kebenaran
Indeks
banner 728x250

Antisipasi Risiko Program MBG, Pemkab Jember Turunkan Tim Supervisi ke 209 Dapur Gizi

JEMBER — Jejakindonesia.news // Pemerintah Kabupaten Jember bergerak cepat mengantisipasi potensi persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan dapur MBG yang kini tersebar di 31 kecamatan. Sebanyak 209 titik SPPG menjadi sasaran supervisi door-to-door yang dilakukan langsung di lapangan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Jember bersama Sekretaris Daerah guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar nasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Fokus utama kami saat ini bukan lagi sekadar kuantitas pelayanan, tetapi memastikan kualitas pemenuhan gizi benar-benar sesuai standar. Supervisi ini penting untuk memotret kondisi riil di lapangan sekaligus mencegah munculnya potensi masalah, seperti keracunan makanan maupun kendala operasional lainnya,” kata Indra, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh profesionalisme kepala dapur dan tenaga ahli gizi yang direkrut langsung oleh BGN. Mereka diminta menjalankan prosedur operasional secara disiplin dan tidak mengabaikan standar kesehatan demi kepentingan tertentu.

Indra menegaskan, supervisi kali ini berbeda dengan evaluasi rutin sebelumnya. Jika biasanya dilakukan melalui metode sampling, kini pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi satu per satu lokasi SPPG.

“Seluruh titik akan diperiksa secara langsung agar pemerintah memperoleh gambaran objektif mengenai kesiapan dan kualitas layanan makan bergizi di Kabupaten Jember,” ujarnya.

Pemkab Jember berharap langkah preventif tersebut mampu memperkuat kualitas program MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.

(Dodik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *