JEMBER — Jejakindonesia.news // Pelaksanaan kegiatan Sarasehan dan Pendidikan Politik yang digelar DPD Partai Golkar Kabupaten Jember menuai sorotan setelah sejumlah awak media diduga mengalami pembatasan saat hendak melakukan peliputan di kantor DPD Golkar Jember, Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Sumbersari, Sabtu (9/5/2026).
“Wartawan yang tidak tercantum namanya dalam daftar tidak boleh masuk, silakan keluar,” ujar seorang pria berbaju batik kuning yang diduga panitia kegiatan di halaman kantor DPD Partai Golkar Jember.
Situasi tersebut memicu kekecewaan di kalangan awak media.
Pasalnya, kegiatan partai politik yang bersifat terbuka dan berkaitan dengan pendidikan politik dinilai semestinya dapat diakses seluruh insan pers tanpa perlakuan diskriminatif.
Berdasarkan informasi di lokasi, seorang anggota Satgas Partai Golkar terlihat membawa secarik kertas yang berisi enam nama wartawan dari sejumlah media yang diizinkan melakukan peliputan. Sementara awak media lain yang tidak masuk daftar diminta meninggalkan area kegiatan.
Akibatnya, beberapa wartawan yang datang untuk melakukan tugas jurnalistik terpaksa menunggu di warung yang berada di depan kantor DPD Partai Golkar Jember.
Hingga berita ini ditulis, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, Karimullah Dahrudiadji, belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pembatasan terhadap awak media tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp juga belum mendapatkan respons.
Selain itu, pertanyaan terkait penggunaan dan besaran dana bantuan politik (Banpol) yang diterima DPD Partai Golkar Kabupaten Jember pada tahun 2025 juga belum dijawab.
Sementara itu, anggota DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi.
“Akan saya komunikasikan dengan pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Jember,” ujarnya singkat kepada awak media.
Peristiwa ini memunculkan kritik terhadap komitmen keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers, terlebih kegiatan yang digelar berkaitan dengan pendidikan politik kepada masyarakat.
(Dodik)
