JEMBER — Jejakindonesia.news || Rencana Pemerintah Kabupaten Jember menarik pembiayaan daerah Rp786,573 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terus menjadi bahan perdebatan. Di tengah sorotan terhadap rencana utang tersebut, muncul kajian yang menilai langkah Pemkab Jember justru rasional jika dilihat dari manfaat pembangunan dan kalkulasi biaya penundaan proyek.
“Pinjaman ini bukan untuk membayar gaji pegawai atau belanja rutin. Dana diarahkan 100 persen untuk belanja modal yang menghasilkan aset dan memperkuat pelayanan publik,” kata Anasrul.
APBD Tak Cukup, Pembangunan Jangan Ikut Mandek
Dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027, belanja daerah Jember diproyeksikan menembus sekitar Rp5,5 triliun.
Sementara pendapatan diperkirakan hanya sekitar Rp4,5 triliun.
Ada lubang sekitar Rp1 triliun.
Pemkab kemudian menyiapkan dua sumber pembiayaan.
Sekitar Rp200 miliar berasal dari SiLPA, sedangkan Rp786,573 miliar direncanakan diperoleh melalui pembiayaan PT SMI.
Bagi Anasrul, kondisi tersebut harus dilihat sebagai persoalan memilih strategi.
Sebab, jika pembangunan ditunda hanya karena menunggu ruang fiskal tersedia, harga proyek berpotensi semakin mahal.
Ia mengutip kalkulasi TAPD Jember per Juni 2026 yang mencatat kenaikan harga sektor pekerjaan umum sebesar 2,22 persen per bulan atau setara 26,64 persen secara tahunan.
Di sisi lain, bunga pembiayaan PT SMI disebut sekitar 6 persen per tahun.
Selisih tersebut menjadi dasar argumen bahwa menunda pembangunan belum tentu lebih murah.
Bahkan, berdasarkan kajiannya, penundaan selama dua tahun berpotensi membuat biaya konstruksi membengkak hingga Rp474,703 miliar.
Sementara estimasi total bunga selama empat tahun sekitar Rp117,98 miliar.
Dari hitungan tersebut, terdapat potensi efisiensi sekitar Rp356,71 miliar jika pembangunan dilakukan lebih cepat.
“Jadi jangan hanya menghitung bunganya. Ada biaya akibat pembangunan yang ditunda. Kalau harga konstruksi naik jauh lebih tinggi daripada bunga pinjaman, menunggu justru bisa menjadi pilihan yang lebih mahal,” ujarnya.
Rp400 Miliar untuk Jalan Rusak
Dana Rp786,573 miliar tersebut tidak dibiarkan menjadi angka besar di atas kertas.
Pemanfaatannya sudah dibagi ke tiga sektor.
Porsi terbesar, Rp400 miliar, dialokasikan untuk infrastruktur jalan.
Sasarannya sekitar 527,68 kilometer jalan kabupaten yang mengalami kerusakan.
Bagi Jember yang memiliki basis ekonomi pertanian, jalan bukan sekadar proyek fisik.
Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan ongkos angkut dan distribusi hasil panen.
Anasrul menyebut perbaikan jalan diproyeksikan dapat menghemat beban logistik hasil panen masyarakat hingga Rp54,75 miliar per tahun.
PJU Surya, Malam Hari Tak Lagi Sepi
Sebanyak Rp200 miliar berikutnya diarahkan untuk penerangan jalan umum.
Rencananya, sekitar 12.400 titik PJU tenaga surya dibangun di 226 desa dan 22 kelurahan.
Targetnya bukan hanya membuat jalan lebih terang.
Penerangan di kawasan ekonomi diharapkan ikut menggerakkan aktivitas perdagangan pada malam hari.
Proyeksi yang disampaikan bahkan memperkirakan perputaran ekonomi UMKM dapat mencapai Rp297,6 miliar per tahun.
Dengan kata lain, proyek PJU diharapkan tidak berhenti sebagai belanja infrastruktur, tetapi memicu aktivitas ekonomi baru.
Rumah Sakit Diperkuat
Sisa pembiayaan sebesar Rp186,573 miliar diarahkan untuk sektor kesehatan.
RSD dr. Soebandi mendapat Rp130 miliar, sedangkan RSD Balung memperoleh Rp56,573 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk penambahan gedung, fasilitas sekitar 200 tempat tidur, hingga modernisasi peralatan medis.
Sektor kesehatan menjadi salah satu bagian yang dinilai dapat memberikan efek langsung kepada masyarakat sekaligus berpotensi menghasilkan pendapatan operasional melalui BLUD.
Skemanya, sekitar Rp50 miliar per tahun untuk kebutuhan sektor kesehatan disebut akan ditopang dari peningkatan pendapatan operasional kedua rumah sakit daerah tersebut.
Cicilan Diklaim Masih Aman
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kemampuan Jember membayar cicilan.
Anasrul menyebut regulasi memberikan batas rasio kewajiban cicilan maksimal 15 persen dari pendapatan APBD.
Sementara simulasi pembiayaan Jember menunjukkan rasio kewajiban rata-rata sekitar 3,65 persen.
Posisi tertinggi disebut berada pada 4,30 persen pada 2027.
Angka tersebut, menurutnya, masih jauh di bawah ambang batas yang diperbolehkan.
Pemkab juga memilih tenor empat tahun.
Pembiayaan dirancang berlangsung pada 2027–2030.
Targetnya jelas: kewajiban selesai pada 2030 dan tidak diwariskan kepada pemerintahan berikutnya.
Jangan Sampai Pinjaman Jadi Beban Baru
Namun, Anasrul mengingatkan, rendahnya rasio cicilan bukan berarti pengawasan boleh longgar.
Justru karena nilainya besar, pembiayaan Rp786,573 miliar harus dikawal ketat.
Ia menyebut sedikitnya ada empat lapisan kontrol yang harus berjalan.
Pertama, DPRD melakukan pengawasan terhadap progres pembangunan. Kedua, Inspektorat Daerah bersama BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK RI menjalankan fungsi pemeriksaan.
Ketiga, pencairan dana dilakukan bertahap berdasarkan progres pekerjaan fisik. Keempat, pemerintah harus membuka data proyek, termasuk RAB dan perkembangan pekerjaan, agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah sikap kritis sejumlah fraksi DPRD Jember, seperti PKS, PDI Perjuangan, dan PKB.
Menurut Anasrul, perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari proses demokrasi. Tetapi keputusan akhir harus berdiri di atas data dan kalkulasi yang dapat diuji.
“Jangan hanya melihat angka Rp786 miliar sebagai utang. Lihat juga aset apa yang dibangun, pelayanan apa yang diperbaiki, kemampuan membayar, serta sistem pengawasannya,” katanya.
Jika seluruh mekanisme berjalan sesuai rencana, pembiayaan tersebut, menurut dia, bisa menjadi alat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan tanpa menunggu APBD mengumpulkan dana selama bertahun-tahun.
Tetapi sebaliknya, jika pengawasan lemah dan proyek tidak menghasilkan manfaat sesuai target, pinjaman sebesar apa pun tetap berpotensi berubah menjadi beban.
Karena itu, tantangan terbesar Pemkab Jember bukan sekadar mendapatkan pembiayaan.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap rupiah dari Rp786,573 miliar benar-benar berubah menjadi jalan yang lebih baik, wilayah yang lebih terang, rumah sakit yang lebih kuat, dan ekonomi masyarakat yang bergerak.
(Dodik)
