Jember – Jejakindonesia.news // Pemerintah Kabupaten Jember mulai menggeser pola pelayanan publik dari terpusat ke berbasis wilayah. Senin (4/5/2026), Bupati Jember, Gus Fawait, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini di Kecamatan Tanggul sebagai upaya memangkas jarak dan waktu akses layanan bagi warga.
Dengan hadirnya MPP Mini, berbagai layanan dasar kini bisa diakses lebih dekat dari tempat tinggal warga.
“Selama ini warga dari Tanggul, Sumberbaru, hingga wilayah pelosok lainnya harus menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam perjalanan untuk satu dokumen. Ini yang ingin kita ubah,” ujar Gus Fawait dalam sambutannya.
Ia menegaskan, seluruh warga Jember memiliki hak yang sama terhadap pelayanan publik. Karena itu, kualitas layanan tidak boleh hanya terpusat di kota, tetapi harus merata hingga ke kecamatan.
MPP Mini Tanggul menghadirkan sejumlah layanan penting, mulai dari administrasi kependudukan seperti pencetakan KTP, hingga layanan hukum hasil kerja sama dengan Pengadilan Negeri Jember. Bahkan ke depan, layanan perizinan dan pembayaran pajak direncanakan turut diintegrasikan dalam satu lokasi.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi efisiensi birokrasi. Warga tidak lagi perlu mengantre panjang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), karena sebagian layanan telah didistribusikan ke tingkat kecamatan.
Menariknya, Jember kini tercatat sebagai daerah dengan lebih dari satu MPP di Jawa Timur.
Selain di Tanggul, fasilitas serupa telah lebih dulu hadir di Kecamatan Mayang dan Kecamatan Jombang. Model ini disebut sebagai inovasi pelayanan yang mendekatkan negara kepada masyarakat.
Gus Fawait menyebut, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pelayanan publik yang inklusif dan merata.
“Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tapi upaya menghadirkan keadilan. Kita potong jaraknya, kita pangkas waktunya,” katanya.
Tak berhenti pada layanan administrasi, Pemkab Jember juga menyiapkan agenda lanjutan berupa revitalisasi ruang publik di tingkat kecamatan.
Salah satunya adalah penataan Alun-Alun Tanggul agar kualitas fasilitas publik di wilayah pinggiran dapat setara dengan pusat kota.
Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berharap kesenjangan layanan antarwilayah dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata.
(Dodik)
