SEMARANG – Jejakindonesia.news || Bangunan yang berada di Lantai 3 Pasar Bulu Kota Semarang kini menjadi sorotan. Fasilitas yang disebut-sebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang tersebut justru terkesan tidak berfungsi, terbengkalai, dan belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pedagang Pasar Bulu.
Persoalan ini bukan sekadar bangunan yang tidak terpakai. Ini menyangkut bagaimana uang rakyat direncanakan, dibelanjakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak bertanya: Untuk apa bangunan tersebut dibangun, berapa total anggaran yang sudah dikeluarkan, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa sampai sekarang manfaatnya tidak terlihat?
Ironisnya, ketika fasilitas pasar seperti eskalator mengalami kerusakan dan aktivitas perdagangan membutuhkan perhatian serius, persoalan tersebut seolah tidak mendapatkan respons yang sebanding. Pedagang kerap dihadapkan pada alasan keterbatasan anggaran. Namun, ketika berbicara tentang proyek pembangunan, masyarakat justru melihat kegiatan pembangunan yang membutuhkan penjelasan terbuka mengenai urgensi, perencanaan, dan manfaatnya.
DARI EKRAF HINGGA DINAS PARIWISATA, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Berdasarkan keterangan sejumlah pedagang, lokasi di Lantai 3 Pasar Bulu tersebut dahulu pernah dikaitkan dengan program Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang diarahkan oleh Gunawan Permadi.
Seorang pedagang yang ditemui awak media mengungkapkan bahwa dahulu terdapat kurang lebih 100 pedagang yang harus meninggalkan lokasi karena kawasan tersebut direncanakan untuk pengembangan proyek ekonomi kreatif.
Pedagang tersebut juga menyebut pernah mendengar informasi anggaran sekitar Rp1,8 miliar setiap tahun.
”Setahu kami dahulu ada sekitar 100 pedagang yang diusir karena tempat ini akan dijadikan proyek Ekraf. Katanya anggarannya setiap tahun Rp1,8 miliar. Namun, setelah berjalan, hanya sekitar dua kali pagelaran, kemudian berhenti dan tidak diteruskan. Kami tidak tahu anggarannya digunakan untuk apa dan sekarang bagaimana kelanjutannya,” ungkap salah seorang pedagang Lantai 3 Pasar Bulu.
Keterangan tersebut menjadi pintu masuk bagi investigasi lebih lanjut.
Jika benar pernah ada kegiatan dan pembangunan menggunakan anggaran daerah, maka harus ada penjelasan mengenai kesinambungan program, realisasi anggaran, hasil pekerjaan, serta pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.
Persoalan semakin menarik ketika pembangunan atau pengelolaan bangunan tersebut kemudian dikaitkan dengan Dinas Pariwisata Kota Semarang.
Pasar Bulu sejatinya merupakan fasilitas perdagangan yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Lantas, mengapa pembangunan fasilitas di dalam pasar justru dilakukan melalui Dinas Pariwisata?
Apakah terdapat nota kesepahaman, pelimpahan kewenangan, kerja sama lintas OPD, atau keputusan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tersebut?
Jika memang ada, publik berhak mengetahui dokumennya.
Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan, sementara ketika bangunan tidak berfungsi, masing-masing instansi justru saling melepaskan tanggung jawab.
TIM INVESTIGASI MEMINTA PENJELASAN, TETAPI BELUM MENDAPATKAN JAWABAN
Tim Investigasi telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang melalui pesan WhatsApp terkait kejelasan pembangunan dan kondisi bangunan mangkrak di Lantai 3 Pasar Bulu.
Namun, hingga rilis ini disusun, pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban.
Di sisi lain, Dinas Perdagangan Kota Semarang disebut tidak mengetahui secara terperinci proses pembangunan yang dipersoalkan tersebut.
Kondisi ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar: siapa sebenarnya pemilik program, siapa pelaksana kegiatan, siapa pengguna anggaran, siapa yang menerima hasil pekerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pemanfaatan aset tersebut?
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi bangunan fisik tanpa kejelasan manfaat, sementara uang APBD sudah terlanjur dibelanjakan.
CAT MERAH DAN BIRU,WARNA PARTAI DAN KNPI
Dalam penelusuran di lokasi, awak media juga melihat penggunaan warna merah dan biru pada bagian bangunan.
Warna tersebut tentu mendapat perhatian banyak masyarakat kota semarang,karena warna tersebut merupakan warna partai dan warna salah satu ormas yang diketuai oleh Anak Walikota Semarang.
Bangunan yang didanai APBD harus berdiri untuk kepentingan publik, bukan menjadi monumen proyek tanpa kejelasan fungsi.
DASAR HUKUM : PENGELOLAAN APBD WAJIB EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB
Ada sejumlah ketentuan hukum yang patut menjadi perhatian dalam persoalan ini:
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1).
Mengatur bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Artinya, pembangunan yang menggunakan APBD tidak cukup hanya selesai secara fisik. Hasil pembangunan harus memiliki tujuan, fungsi, manfaat, serta pertanggungjawaban yang jelas.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3).
Melarang pejabat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD apabila anggaran untuk membiayainya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) mengatur tanggung jawab Pengguna Anggaran secara formal dan material kepada kepala pemerintahan atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 dan Pasal 11.
Badan publik berkewajiban menyediakan informasi mengenai kegiatan, kinerja, laporan keuangan, kebijakan, serta rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, masyarakat berhak meminta informasi mengenai RAB, nilai kontrak, pelaksana proyek, realisasi anggaran, dan hasil pekerjaan.
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Menjadi dasar pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk keuangan daerah, oleh lembaga pemeriksa yang berwenang.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, ketidaksesuaian pekerjaan, atau kerugian keuangan daerah, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
DPRD, KOMISI B, INSPEKTORAT, DAN BPK JANGAN HANYA MENJADI PENONTON
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi fungsi pengawasan DPRD Kota Semarang, khususnya Komisi B yang membidangi urusan terkait perdagangan dan pariwisata.
Jangan sampai pengawasan hanya terdengar ketika persoalan sudah menjadi konsumsi publik. DPRD harus berani meminta penjelasan kepada OPD terkait mengenai penggunaan anggaran dan manfaat pembangunan tersebut.
Inspektorat Kota Semarang juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, perencanaan, pelaksanaan, hasil pekerjaan, serta status pemanfaatan bangunan.
Jika diperlukan, hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan tindak lanjut oleh BPK sesuai kewenangannya.
Masyarakat juga perlu mendapatkan jawaban apakah bangunan tersebut telah tercatat sebagai aset daerah, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, dan mengapa sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal.
AWAK MEDIA MENDORONG MASYARAKAT IKUT MENGAWAL
Bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas pendukung ekonomi masyarakat jangan sampai berubah menjadi simbol pemborosan anggaran.
Pedagang Pasar Bulu sudah cukup lama berhadapan dengan berbagai persoalan aktivitas perdagangan. Mereka membutuhkan fasilitas yang berfungsi, lingkungan pasar yang nyaman, serta kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak pada keberlangsungan usaha rakyat.
Memviralkan kondisi bangunan bukan berarti menghakimi seseorang. Ini merupakan bentuk kontrol sosial agar persoalan penggunaan uang rakyat mendapatkan perhatian serius.
TUJUH PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB DINAS PARIWISATA DAN PEMKOT SEMARANG
Tim Investigasi meminta jawaban terbuka atas sejumlah pertanyaan berikut :
1. Berapa total anggaran APBD yang telah digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas Lantai 3 Pasar Bulu, mulai dari program Ekraf hingga kegiatan yang ditangani Dinas Pariwisata?
2. Apakah benar terdapat anggaran sekitar Rp1,8 miliar per tahun sebagaimana informasi yang disampaikan pedagang? Jika benar, berapa realisasi dan hasil penggunaannya?
3. Siapa pelaksana kegiatan, konsultan perencana, pengawas, serta pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan?
4. Apa dasar hukum dan administrasi Dinas Pariwisata melaksanakan pembangunan di lingkungan Pasar Bulu?
5. Mengapa fasilitas tersebut tidak berfungsi optimal dan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya?
6. Ke mana peruntukan bangunan tersebut, siapa pengelolanya, dan kapan masyarakat dapat memanfaatkannya?
7. Apakah seluruh kegiatan pembangunan dan program Ekraf sebelumnya telah dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan keuangan?
PENUTUP
Kota Semarang tidak kekurangan kebutuhan pembangunan. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jangan sampai proyek pembangunan lebih diprioritaskan daripada perawatan fasilitas pasar dan kesejahteraan pedagang. Jangan sampai bangunan megah hanya menjadi pajangan, sementara rakyat yang seharusnya menikmati manfaatnya justru tidak mendapatkan apa-apa.
Kepada Dinas Pariwisata Kota Semarang, Dinas Perdagangan, Wali Kota Semarang, Komisi B DPRD, dan Inspektorat, kami menunggu penjelasan resmi.
UANG YANG DIGUNAKAN ADALAH UANG RAKYAT. MAKA PERTANGGUNGJAWABANNYA WAJIB KEMBALI KEPADA RAKYAT.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Proyek Dinas Pariwisata Kota Semarang Dipertanyakan, Pedagang Menunggu Kejelasan, DPRD Jangan Tutup Mata
