JEMBER , Jejakindonesia.news || Pemerintah Kabupaten Jember mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengantisipasi gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah daerah tidak ingin persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU kembali berulang hanya karena terganggunya satu jalur distribusi.
Langkah tersebut disiapkan Bupati Jember Gus Fawait setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Gajahmada dan SPBU Gebang, Selasa (8/9/2026) malam.
Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus memantau langsung proses distribusi BBM kepada masyarakat.
Menurut Gus Fawait, persoalan yang terjadi belakangan bukan semata-mata karena ketersediaan BBM.
Gangguan arus lalu lintas di jalur utama pengiriman dari Banyuwangi turut berdampak terhadap kelancaran pasokan menuju Jember.
“Setiap ada hambatan seperti perbaikan jalan atau kemacetan di rute pengiriman, distribusi BBM kita langsung terdampak hingga memicu antrean kendaraan,” ujar Gus Fawait.
Untuk kondisi darurat, pemerintah bersama pihak terkait dapat melakukan penambahan pasokan guna mempercepat penguraian antrean.
Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup jika persoalan serupa terus terjadi.
Karena itu, Pemkab Jember kini mendorong skema distribusi yang lebih fleksibel. Gus Fawait mengaku telah membuka komunikasi dengan jajaran pimpinan Pertamina di Jakarta untuk membahas kemungkinan penggunaan jalur pasokan alternatif.
Selama ini, distribusi BBM ke Jember sangat bergantung pada pasokan dari Banyuwangi.
Ketergantungan pada satu jalur tersebut dinilai membuat distribusi rentan terganggu ketika terjadi kemacetan maupun kendala infrastruktur.
“Ke depan kami ingin ada alternatif. Bisa dari Surabaya, Malang, atau daerah lain yang memungkinkan. Jangan sampai ketika satu jalur terganggu, kemudian seluruh distribusi BBM ke Jember ikut terganggu,” tegasnya.
Gus Fawait menyebut pola diversifikasi pasokan sebenarnya telah diterapkan dalam distribusi LPG.
Ketika terjadi kendala di wilayah sekitar Jember, pasokan dari jalur lain dapat menjadi penyangga sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Tak berhenti pada persoalan jalur distribusi, Pemkab Jember juga melihat perlunya memperkuat infrastruktur pelayanan BBM di dalam daerah.
Hasil pemetaan pemerintah menunjukkan masih terdapat sejumlah kecamatan yang belum memiliki SPBU.
Kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah tertentu harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan BBM.
Pemkab Jember pun membuka peluang investasi pembangunan SPBU baru di wilayah yang belum terlayani.
“Kami akan mengajak para pelaku usaha dan pemilik modal untuk berinvestasi membangun SPBU di kecamatan-kecamatan yang belum terlayani,” katanya.
Menurutnya, penambahan SPBU bukan hanya soal memperpendek akses masyarakat terhadap BBM. Investasi tersebut juga diharapkan membuka lapangan kerja baru sekaligus memberikan efek ekonomi bagi wilayah sekitar.
Dengan dua strategi tersebut—memperbanyak opsi jalur pasokan dan memperluas sebaran SPBU—Pemkab Jember ingin persoalan distribusi BBM tidak lagi ditangani sebatas ketika antrean sudah terjadi.
Targetnya, sistem distribusi BBM di Jember menjadi lebih tahan terhadap gangguan, pasokan lebih merata, dan masyarakat tidak kembali dihadapkan pada antrean panjang akibat kendala di satu jalur distribusi.
“Yang kita pikirkan bukan hanya bagaimana antrean hari ini selesai, tetapi bagaimana ke depan masyarakat Jember tidak lagi mengalami persoalan yang sama,” pungkas Gus Fawait.
(Dodik)
