Banyuwangi – Jejakindonesia.news // Gelombang protes warga kembali mencuat di Kecamatan Pesanggaran. Aliansi Masyarakat Penyelamat Desa Kandangan dan Desa Sarongan menyatakan siap melakukan aksi blokade Jalan Lowi, tepatnya di Dusun Silirbaru, Desa Sumberagung, pada 10 hingga 12 Mei 2026.
Ketua aliansi, Mohammad Arifin, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dinilai tidak serius merealisasikan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung yang menjadi akses vital warga.
“Ini satu-satunya akses utama yang menghubungkan Desa Sarongan dan Kandangan menuju Pesanggaran. Fungsinya sangat vital, mulai dari jalur pariwisata, pendidikan, hingga layanan kesehatan,” tegas Arifin. Sabtu, (25/04/2026).
Menurutnya, janji pembangunan jembatan yang sempat disampaikan pada Februari lalu hingga kini belum menunjukkan realisasi yang jelas. Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat yang selama ini bergantung pada akses tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
Dalam rencana aksi, warga diminta untuk solid dengan melibatkan sedikitnya 20 orang per RT. Dari total sekitar 78 RT di wilayah Kandangan dan Sarongan, massa yang terlibat diperkirakan cukup besar. Bahkan, warga membuka peluang menutup total akses jalan selama 2 hingga 3 hari sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Arifin juga mengajak para advokat dan pihak-pihak yang peduli terhadap kondisi masyarakat untuk turut mengawal perjuangan tersebut. Ia menyinggung dampak lain yang dirasakan warga, termasuk perubahan penggunaan lahan dari tanaman kayu ke tebu yang dinilai turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Aliansi juga menyoroti rencana pembangunan infrastruktur di lima desa yang dinilai belum transparan, termasuk adanya beban biaya yang disebut mencapai Rp2 juta per kepala keluarga.
“Kami masyarakat tidak bersalah, tapi justru yang menanggung dampaknya. Karena itu, kami minta pemerintah tidak lagi mengabaikan aspirasi warga,” ujarnya.
Warga berharap sebelum aksi blokade dilakukan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera memberikan kepastian dan langkah konkret terkait pembangunan jembatan tersebut guna menghindari eskalasi konflik di lapangan.
